Abstrak

Baca Juga : KINERJA PEGAWAI DAN ORGANISASI KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN PROVINSI ACEH (Nazarullah, 2015) ,

Baca Juga : PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL OLEH BADAN PELAKSANA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH (Rizqi Alzamna, 2017) ,

kan sanksi administratif terhadap perusahaan perhotelan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dan untuk menjelaskan upaya hukum yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tenaga kerja pada bpjs ketenagakerjaan. data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan. sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh bpjs ketenagakerjaan tidak menyebabkan perusahaan menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjaanya kepada bpjs ketenagakerjaan. bpjs menyatakan sudah memberikan teguran tertulis terhadap 22 (dua puluh dua) hotel diwilayah kota banda aceh, hal ini bertolak belakang dengan hasil temuaan terhadap 5 responden hanya 1 yang telah mendapat teguran secara tertulis. faktor penghambat penerapan sanksi administratif berupa perlindungan pemerintah daerah terhadap perusahaan perhotelan, besarnya dana yang harus dikeluarkan perusahaan perhotelan, keengganan pimpinan perusahaan perhotelan untuk hadir dalam sosialisasi oleh bpjs ketenagakerjaan. perusahaan perhotelan yang tidak mendaftarkan karyawannya, karena bpjs ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan memaksa. disarankan partisipasi aktif pemerintah dan pemerintah daerah untuk ikut mensosialisasi dan mengawasi penyelenggaraan program jaminan sosial yang telah diatur dalam uu no.40 tahun 2004. melakukan kegiatan soialisasi jaminan sosial dan penerapan sanksi administratif yang diselenggarakan oleh bpjs ketenagakerjaan. bpjs ketenagakerjaan harus lebih aktif melakukan pendekatan kepada lembaga pemerintah dan turut serta melakukan kerjasama untuk mewujudkan jaminan sosial

Tulisan yang relevan

SISTEM PEMBAYARAN IURAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PEKERJA PENERIMA UPAH BADAN USAHA PADA BPJS KESEHATAN CABANG BANDA ACEH (SELVI NADILLA, 2018) ,

PENGARUH SPIRITUALITAS, BUDAYA KERJA DAN ETOS KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA SERTA DAMPKANYA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN WILAYAH KERJA ACEH (Yanthony Varnosha, 2015) ,

PENGARUH KOMPETENSI MARKETING OFFICER, MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL DAN EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PERUSAHAAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEMASARAN DI BPJS KETENAGAKERJAAN WILAYAH ACEH (Safarullah, 2015) ,