Abstrak

Baca Juga : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (RIZKI RYAN OCTA, 2016) ,

Baca Juga : PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DENGAN SATU PASANGAN CALON (Muhammad Fadil, 2016) ,

an terhadap putusan mk nomor 100/puu xii/2015 tentang keikutsertaan calon tunggal pada pemilihan umum kepala daerah. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat perspektif (analisis data) dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian yuridis normatif yakni penelitian perpustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. hasil penelitian menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya melihat benar telah terjadi potensi kerugiaan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sehingga mahkamah konstitusi memutuskan perkara nomor 100/puu-xii/2015 dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. dimana, konsekuensi dari putusan mk ini memberikan jawaban terhadap kegusaran warga negara yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan. melalui putusannya mk memberikan kesempatan yang sama kepada daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah untuk dapat melaksanakan seluruh tahapan sampai pada pemilihan kepala daerah secara langsung dengan mekanisme memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih “setuju” atau “tidak setuju” dengan calon tunggal tersebut. diharapkan kepada pembentuk undang-undang yaitu hal ini dpr dan pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan supaya tetap memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana telah diatur dan dijamin oleh uud 1945 sehingga sejalan dengan prinsip equality before the law, dan prinsip non diskriminatif, dan diharapkan pula kepada kpu sebagai pelaksana pemilukada dalam membuat peraturan pelaksana pemilukada dapat mengikuti putusan mahkamah

Tulisan yang relevan

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 (STUDI KASUS HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI) (ISVANI, 2019) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSANRNMAHKAMAH KONSTITUSI NOMORRN14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIANRNUNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008RNTENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDENRNDAN WAKIL PRESIDEN (Dian Ramadhani, 2014) ,

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-XIV/2016 TENTANG PENGUJIAN PASAL 67 AYAT (2) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Maulana Fatahillah, 2017) ,