| |
Muhammad Zulfiky. KOMUNIKASI ORGANISASI PADA KEPENGURUSAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA BANDA ACEH (STUDI PASCA PENERBITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010). Banda Aceh : Fakultas FISIPOL Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakAbstrak
komunikasi organisasi yang digunakan gerakan pramuka tidak sama dengan
organisasi lainnya. sebelum revitalisasi dilakukan, komunikasi organisasi yang pada
gerakan pramuka tampak kurang baik. sebagai contoh, dalam kepengurusan
organisasi terdapat pengurus ganda. seorang pengurus dapat posisi jabatan yang
sama pada kwartir daerah dan kwartir cabang, sehingga terjadi kesenjangan
kegiatan kepramukaan. sebelum undang-undang gerakan pramuka diterbitkan,
setiap keputusan yang diambil oleh pengurus kwartir nasional, sangat jarang
meminta pertimbangan dari pengurus kwartir daerah maupun kwartir cabang
sehingga terjadi pro kontra dan keterlambatan informasi. hal ini dikarenakan tidak
ada aturan yang kuat. permasalahannya adalah bagaimana penerapan komunikasi
organisasi pada kepengurusan kwartir cabang gerakan pramuka kota banda aceh
dan kegiatan komunikasi organisasi gerakan pramuka pasca penerbitan uu no.12
tahun 2010. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola
Baca Juga : TINGKAT PEMAHAMAN MATERI DASAR DAN MINAT MENJADI PEMBINA PRAMUKA PADA KWARTIR CABANG ACEH TAMIANG TAHUN 2018 (HARRY SYAH PUTRA LBS, 2018) ,
Baca Juga : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XII/2014 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Siska Rahadiyanti, 2015) , penerapan komunikasi organisasi gerakan pramuka pasca penerbitan uu no. 12 tahun 2010 pada kepengurusan kwarcab kota banda aceh. untuk mengetahui kegiatan komunikasi organisasi gerakan pramuka pasca penerbitan uu no. 12 tahun 2010 dalam meningkatkan kembali kegiatan komunikasi organisasi kepramukaan pada kwarcab kota banda aceh. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. teknik penentuan informan menggukan purposive sampling technique, yaitu mengambil orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan memahami organisasi gerakan pramuka dan komunikasi organisasi. teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. hasil dari penelitian adalah penerapan komunikasi organisasi pada kwarcab kota banda aceh berbentuk komunikasi vertikal, yaitu: komunikasi yang terjadi dari atas kebawah dan sebaliknya. jenis komunikasi organisasi pada kwarcab kota banda aceh adalah komunikasi verbal (lisan) dan tertulis. fungsi komunikasi organisasi pada kwarcab kota banda aceh bersifat integratif, artinya menyediakan saluran komunikasi formal sebagaimana yang tertulis di uu no.12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. kegiatan komunikasi organisasi di kwarcab gerakan pramuka kota banda aceh dilakukan secara langsung dan tidak langsung. jika secara langsung dilakukan dengan mengadakan pertemuan fisik langsung baik melalui interaksi rapat dan interaksi biasa sehari-hari di ruangan kerja maupun di luar kantor. jika secara tidak langsung biasa dilakukan melalui e-mail, hp dan pengumuman di dinding. komunikasi organisasi kwarcab gerakan pramuka kota banda aceh lebih terintegrasi dengan ditetapkannya uu no.12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. kata kunci : komunikasi, organisasi, gerakan pramuka, uu no.12 tahun Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI (STUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK) (Haris Aulia, 2017) ,STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITSI NOMOR 56/PUU XIII/2015 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI YANG DIBERIKAN OLEH PRESIDEN (Muhammad Ramadhan Nasution, 2016) , STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Mohd. Zulfiendri, 2014) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |