Abstrak

Baca Juga : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 9 QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK (FERDINAN PUTRA, 2014) ,

Baca Juga : PENEGAKKAN QANUN GAYO LUES NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN HEWAN TERNAK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (AHMAD YANI PORANG, 2015) ,

dan tempat umum. penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab pemilik ternak melanggar qanun penertiban pemeliharaan ternak di kabupaten pidie, upaya hukum terhadap penerapan sanksi oleh satuan polisi pamong praja dalam rangka menanggani pelanggaran qanun tersebut, serta hambatan satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban hewan ternak. data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan, peraturan perundang-undangan dan kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. dan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi denda yang ditentukan sebesar rp 15.000 sampai rp 50.000 terhadap pemilik ternak yang melanggar dan tidak dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapi penerapan sanksi yang dilakukan berupa peringatan dan pembinaan, sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak satuan polisi pamong praja kabupaten pidie berupa upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan cara pengawasan dan melakukan razia, dan yang kedua upaya represif yaitu pembinaan dan penerapan sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan qanun penertiban pemeliharaan ternak di kabupaten pidie. disarankan kepada pihak satuan polisi pamong praja untuk lebih intensif dalam melaksanakan razia dan melakukan pengawasan yang rutin agar bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran, dan terhadap pemilik hewan ternak dapat menjaga ternaknya sehingga tidak lepas dijalan umum sehingga dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan orang lain. dan untuk pemerintah setempat dapat menyediakan alat transportasi dan juga menyediakan anggaran terhadap penertiban yang

Tulisan yang relevan

KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP ATURAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PIDIE JAYA (STUDI KASUS TERHADAP PERBUB NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG HEWAN TERNAK BERKELIARAN DIJALAN UMUM) (ULYA ZAHARA, 2019) ,

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 26 RNQANUN KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RNPENGELOLAAN SAMPAH DAN KEINDAHAN RN(SUATU PENELITIAN DI KOTA SABANG) (Zakiatul Fitri, 2015) ,

PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK TERNAK ATAS TERJADINYA KECELAKAAN LALU LIN-TAS BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN TERNAK (ROBI GUNAWAN, 2016) ,