Abstrak

Baca Juga : PERSEPSI TOKOH ADAT KOTA SUBULUSSALAM TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI NANGGROE (ahmad afandi sambo, 2015) ,

Baca Juga : PRO DAN KONTRA LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH (Rahmadsyah, 2016) ,

n. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga wali nanggroe adalah konsep baru yang dapat mempersatukan suku-suku di aceh kalau dapat diakomodir dan dijalankan dengan baik. namun, dapat berpotensi konflik jika sosok yang ditunjuk sebagai pemangku wali nanggroe tersebut adalah malik mahmud al-haytar karena ada asumsi dalam masyarakat bahwa sosok tersebut hanyalah keinginan kelompok dominan yang sedang berkuasa di legislatif dan eksekutif, yaitu partai aceh. selain itu, soal kewenangan lembaga tersebut yang diatur dalam qanunnya telah melampaui apa yang diamanahkan oleh undang-undang diatasnya yaitu uupa. saran yang dapat diberikan adalah pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus membicarakan ulang aturan-aturan dalam qanun lembaga wali nanggroe tersebut dan memperhatikan masukan-masukan yang ada. pemerintah juga harus memperhatikan potensi konflik yang berasal dari polemik qanun ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok pemekaran provinsi baru seperti aceh leuser antara (ala) dan aceh barat selatan (abas). karena jika tidak diberi perhatian serius, hal ini bisa menjadi pemicu disintegrasi suku di provinsi aceh. kata kunci: qanun, wali nanggroe, konflik, perpecahan, suku

Tulisan yang relevan

STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADAT ACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE (winda zulkarnaini, 2015) ,

POLA KOMUNIKASI ANTARBUDAYA DALAM KEBERAGAMAN SUKU DI DAERAH PERBATASAN PROVINSI ACEH(STUDI PADA SUKU SINGKIL DENGAN SUKU PENDATANG DI KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM) (Khusnul Khatimah, 2018) ,

PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK PNA (STUDI KASUS: KONFLIK INTERNAL PERGANTIAN KETUA UMUM PARTAI) (Riska Ajuk, 2020) ,