| |
RAHMAT NAZILLAH. PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN PADA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi (D3) Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakRingkasan
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (bkkbn) merupakan salah satu badan milik negara yang bertujuan mempromosikan program kependudukan dan keluarga berencana. bkkbn sebagai lembaga pemerintah non departemen (instansi vertikal) melaksanakan seluruh kegiatannya dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). apbn yang digunakan oleh bkkbn harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. mewujudkan pertanggungjawaban yang baik tentu diperlukan prosedur pelaksanaan anggaran yang dapat membantu sistem penggunaan anggaran pada satuan kerja (satker) perwakilan bkkbn di setiap provinsi termasuk di aceh.
pada perwakilan bkkbn provinsi, pelaksanaan anggaran sangat ditentukan oleh kuasa penggunan anggaran (kpa), pejabat pembuat komitmen (ppk), pejabat penandatangan surat perintah membayar (ppspm), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran (bp), dan bendahara pengeluaran pembantu (bpp). mereka yang akan membantu pelaksana
Baca Juga : PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN PADA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH (RAHMAT NAZILLAH, 2016) ,
Baca Juga : SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN ALKON DAN NON ALKON PADA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI ACEH (CHAIRUNNISAH, 2018) , kegiatan untuk memperoleh anggaran sesuai dengan kebutuhan yang tertera pada pagu anggaran setiap kegiatan. kegiatan yang akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan oleh bkkbn tentu harus dilengkapi setiap berkasnya dan diserahkan pada bendahara pengeluaran. hal ini diperlukan untuk proses pencairan anggaran sebagai pengganti uang persediaan (up), serta sebagai anggaran yang dibayarkan langsung (ls) kepada pihak Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGELUARAN KAS PADA KANTOR BPKP PERWAKILAN ACEH (M. Rizky Indica Putra, 2015) ,PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM NARASUMBER PADA KANTOR PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) (DARA UMROH, 2020) , IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI ACEH (Jemarin, 2015) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |