| |
RAHMAT NASRULLAH. KEWENANGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN DALAM PELANTIKAN CALON ANGGOTA DPRA YANG TERSANGKUT KASUS HUKUM. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015 |
|
AbstrakAbstrak
rahmat nasrullah,
2015
kewenangan komisi independen
pemilihan dalam pelantikan
calon anggota dpra yang
tersangkut kasus hukum
fakultas hukum universitas syiah kuala
(v,51) pp., bibl.
(zahratul idami, s.h., m.hum.)
sebagai pelaksana pemilu pada tingkat provinsi. komisi independen
pemilihan (kip) aceh melaksanakan tugas sesuai program dan jadwal yang telah
ditetapkan dan juga melaksanakan tugas atau wewenang lain yang dilimpahkan
oleh kpu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 (1) huruf o undang-undang
nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. namun, permasalahan
yang timbul ialah, kip aceh tidak sepenuhnya melaksanakan isi dari surat edaran
kpu nomor 1570/kpu/ix/2014 perihal penundaan pelantikan anggota dpra.
berdasarkan isi surat edaran kpu pada angka 1, kip diminta untuk melaporkan
hasil koordinasi bersama bawaslu dan kejati kepada kemendagri.tetapi hal itu
tidak dilakukan oleh kip aceh
tujuan penulisan skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan
Baca Juga : KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PENGANGKATAN KEMBALI MALIK MAHMUD AL-HAYTAR SEBAGAI WALI NANGGROE PERIODE 2018-2023 (ELIZA RAHAYU PRATAMA, 2019) ,
Baca Juga : KEWENANGAN PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF WILAYAH DAERAH PEMILIHAN DI ACEH (Amzar Ardiyansyah, 2020) , enangan komisi independen pemilihan berdasarkan surat edaran kpu dalam pelantikan calon anggota dewan perwakilan rakyat aceh yang tersangkut kasus hukum, kemudian menjelaskan mengenai kekuatan hukum dari suatu surat edaran. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai pihak yang terkait sebagai subjek penelitian. kemudian data yang terkumpul disusun dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. berdasarkan hasil penelitian. dalam pelaksanaan kewenangannya sesuai dengan surat edaran kpu, kip memang telah berkoordinasi dengan bawaslu dan kejati sebagaimana diperintahkan oleh kpu pada butir 2 dari isi surat tersebut, tetapi kip tidak melaporkan hasil koordinasi kepada kemendagri sebagaimana diperintahkan dalam surat edaran pada butir 1. dengan alasan kip tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan isi dari surat edaran tersebut, sehingga pelaksanaannya tidak maksimal. surat edaran merupakan kebijakan yang diambil oleh kpu, dikarenakan tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai penundaan pelantikan calon anggota legislatif pemenang pemilu. dalam artian, setiap lembaga negara mempunyai kewenangan diskresi untuk memungkinkan lembaga tersebut mengeluarkan surat edaran, tetapi surat edaran tidak memiliki kekutan hukum, karena surat edaran bersifat pemberitahuan, penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan suatu hal yang dianggap penting dan mendesak. seharusnya kip melaksananakan sepenuhnya isi dari surat edaran tersebut dan memaksimalkan waktu yang tersedia, sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. dan juga agar dibuat suatu peraturan mengenai penundaan pelantikan calon anggota legislatif yang tersangkut kasus hukum, agar tercipta parlemen suatu yang Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan KONFLIK ELIT POLITIK DALAM PEMILUKADA ACEH 2012 (SUATU ANALISA KRITIS TERHADAP CALON PERSEORANGAN) (Teuku Hafas Hafizie, 2020) ,ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPABILITAS ANGGOTA DPRA DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBA) (ASRUL HADI MUHIDDIN, 2014) , PERILAKU PEMILIH PEMULA TERHADAP PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF MUDA PADA PILEG 2014 DI ACEH (STUDI KASUS DAPIL ACEH 1 : BANDA ACEH, SABANG, ACEH BESAR) (Husniyana. Z, 2018) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |