|
| |
|
MONARISA SALSABILLA. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG DIJUAL SECARA ONLINE DI KOTA BANDA ACEH. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015 |
|
AbstrakAbstrak
monarisa salsabilla
2015
perlindungan konsumen terhadap
produk kosmetik yang dijual
secara online di kota banda aceh
fakultas hukum universitas syiah
kuala
(v, 52p) pp., bibl.
t.haflisyah, s.h., m.hum
dalam pasal 9 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik dan pasal 7 huruf b undang-undang nomor 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk
memberikan informasi yang jelas dan lengkap terhadap produk atau jasa yang
ditawarkannya. namun pada kenyataannya, masih ada pelaku usaha yang tidak
memberikan informasi yang jelas dan lengkap terhadap produk kosmetik yang dijual
secara online.
penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli secara
online, bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik secara online,
upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan konsumen terhadap produk kosmetik
yang tidak terdaftar.
sesuai dengan bahan data
Baca Juga : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP BUKU YANG DIJUAL OLEH PELAKU USAHA ONLINE (MUHAMMAD IKHSAN RIZKY ZULKARNAIN, 2018) ,
Baca Juga : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) (MELVI SALSABIL AZRIANDA, 2016) , ang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan gejala yang terjadi di masyarakat. penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang sudah diperoleh kemudian disusun untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan diteliti. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwadalam transaksi jual beli secara online ada empat tahap, yaitu: penawaran suatu produk, penerimaan yang dapat dilakukan sesuai penawaran, pembayaran yang dilakukan dengan mentransfer via anjungan tunai mandiri (atm), dan pengiriman barang. bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh undang-undang dengan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha. upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian dapat memberikan pengaduan kepada pihak yang terkait seperti badan pengawasan obat dan makanan (bpom ) dan yayasan perlindungan konsumen aceh (yapka). disarankan kepada pelaku usaha untuk dapat mencantumkan notifikasi pada produk kosmetik yang diperjualbelikan agar memudahkan konsumen untuk dapat membedakan produk legal dan produk illegal, kepada konsumen diharapkan untuk dapat teliti sebelum menggunakan suatu produk kosmetik agar dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT PEMUTIH DAN KOSMETIK TIDAK IZIN EDAR YANG DIJUAL BEBAS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) (M RAJA AQSA MUFTI, 2019) ,PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMENATAS PENGGUNAAAN KOSMETIK KRIM PEMUTIH BERBAHAYA (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN BAITURRAHMAN, BANDA ACEH) (SYARIFAH SAFFANAH, 2018) , PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK OBRAL MENGGUNAKAN PRINSIP LOSS LEADER (HARGA UMPAN) (SRI NOVIANI, 2018) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |