|
| |
|
NURIZA. TUGAS DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2014. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015 |
|
AbstrakDewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) adalah lembaga yang bertugas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. pasal 111 ayat (3) undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu menyebutkan bahwa, dkpp bertugas dalam menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, menetapkan putusan, dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. namun dalam praktiknya banyak perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu telah dilaporkan kepada dkpp, akan tetapi tidak semua laporan tersebut diproses atau disidangkan oleh dkpp. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan kewenangan dkpp dalam
Baca Juga : TUGAS DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (NURIZA, 2015) ,
Baca Juga : KEKALAHAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DARI PARTAI ACEH PADA PEMILU LEGISLATIF DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014 (Muh.ikramullah, 2017) , an kasus pelanggaran kode etik penyelengara pemilu, kendala yang dihadapi dkpp dalam menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan upaya yang ditempuh oleh dkpp dalam menghadapi kendala dimaksud. penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang dkpp belum terlaksana sebagaimana diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. kendala yang dihadapi dkpp dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat atau pihak pelapor/pengadu tentang dkpp dan tim pemeriksa daerah (tpd) di provinsi aceh, masyarakat atau pihak pelapor/pengadu masih belum mengerti tata cara beracara di dkpp dan tidak cukupnya alat bukti. upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan tugas, wewenang, keberadaan dkpp dan tpd-nya, tata cara beracara serta mengenai alat bukti/kesaksian. disarankan kepada dkpp agar dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya benar-benar berpegang pada peraturan perundangan-undangan. dkpp sebagai lembaga baru diharapkan lebih banyak melakukan sosialisasi. diperlukan revisi aturan terkait dengan tugas dan kewenangan dkpp dan tpd agar lebih Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan KEKALAHAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KOTA BANDA ACEH (WAHYU RINALDI, 2015) ,KEMENANGAN PARTAI GOLKAR PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN GAYO LUES (SAHAR, 2016) , NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA BANDA ACEH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (ANDI ALFIANSYAH NASUTION, 2016) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |