| |
MILA HAYATI. PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAHRNKARENA CACAT ADMINISTRASIRN( KAJIAN TERHADAP KEPUTUSAN KAKANWIL BPN PROVINSI ACEHRNNOMOR: 04/KEP-PBT/BPN.11/2013 DAN NOMOR 05/KEP-PBT/BPN.11/2013). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015 |
|
AbstrakAbstrak
mila hayati :
2015
pembatalan sertipikat hak milik atas tanah
karena cacat administratif ( kajian terhadap
keputusan kakanwil bpn provinsi aceh nomor: 04/kep-pbt/bpn.11/2013 dan nomor 05/kep-pbt/bpn.11/2013)
(vi,70) pp., bibl., tabl.
cut era fitriyeni, s.h., m.kn
pasal 19 uupa ayat (1), menyebutkan untuk menjamin kepastian hukum, oleh
pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik indonesia. pendaftaran
tanah merupakan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. meskipun sudah memiliki alat
pembuktian yang kuat, namun terkadang masih terjadi sengketa pertanahan yang berakibat
dilakukan pembatalan sertipikat hak milik atas tanah, hal ini dimungkinkan dengan adanya
peraturan kepala bpn no 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan
kasus pertanahan. salah satu sebab pembatalan sertipikat tersebut adalah karena cacat
administrasi, sehingga terhadap pemegang hak yang telah dibatalkan hak secara nyata tidak
lagi
Baca Juga : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAHRNSYAR’IYAH BANDA ACEH NOMORRNPERKARA 27/PDT.G/2013/MS-BNARNTENTANG PERMOHONAN PEMBATALANRNHIBAH (AQRA RIZPADILLAH CHEMA, 2015) ,
Baca Juga : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUNDANGAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG OLEH PEMERINTAH ACEH (Muhammad Suhendra , 2016) , menguasai tanah tersebut. penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab sertifikat yang sudah berkekuatan hukum dapat dibatalkan karena cacat administrasi, untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembatalan sertipikat hak milik atas tanah pada kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi aceh, dan untuk mengetahui kedudukan sertipikat hak milik dalam menjamin kepastian hukum. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan dengan 2 cara yaitu penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai para responden dan informan yang terlibat dalam masalah yang diteliti, dan berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa sebab-sebab sertipikat yang sudah berkekuatan hukum dapat dibatalkan karena cacat administrasi dikarenakan kesalahan dalam penetapan subjek penerima hak dan terdapat tumpang tindih hak atas tanah karena kesalahan proses, yang sebenarnya diproses melalui pemisahan bukan proses pendaftaran pertama kali. pelaksanaan pembatalan pada kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi aceh, dalam tahapannya tidak dilaksanakan penelitian lapangan, gelar kasus, dan risalah pengolahan data. dalam kata lain kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi aceh langsung pada tahapan penyusunan surat keputusan pembatalan hak milik atas tanah pada kasus kedua tersebut, hal ini belum sesuai dengan peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 3 tahun 2011. kedudukan sertipikat hak milik dalam menjamin kepastian hukum adalah sebagai alat bukti yang kuat, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. disarankan kepada bpn agar dapat mengambil langkah yang tepat dan efektif dalam penyelesaian kasus pertanahan dapat bertindak sebagai seorang mediator atau penengah dalam penyelesaian masalah hendaknya dapat berperan dengan baik dan tidak memihak, serta dalam pelaksanaan penyelesaian suatu kasus harus sesuai prosedur dengan peraturan yang Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ABDYA YANG DILAKUKAN OLEH KIP ACEH (Haikal Luthfi, 2017) ,KEWENANGAN PENGANGKATAN PEJABAT DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NAGAN RAYA (Agus Jalizar, 2019) , ASPEK HUKUM PENETAPAN QANUN ACEH NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH TAHUN 2013 - 2033 (Darwin Syahputra, 2016) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |