|
| |
|
winda zulkarnaini. STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADAT ACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2015 |
|
AbstrakAbstrak
winda zulkarnaini, studi komparasi peran majelis adat
aceh dengan lembaga wali nanggroe
2014 fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas
syiah kuala (vii, 64), pp., bibl., app.
(dr. syarifuddin hasyim, s.h, m.hum dan dr.
effendi hasan, m.a)
provinsi aceh merupakan daerah istimewa dan daerah otonomi khusus yang
dikenal mengedepankan adat dan budaya. otonomi di aceh dijalankan dengan
berlandaskan pelaksanaan adat dan budaya, sehingga dibentuklah lembaga adat yang
berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan adat dan budaya di provinsi aceh yaitu
majelis adat aceh. pasca perjanjian damai (mou helsinki) antara pemerintah ri
dengan gam, dibentuk satu lagi lembaga adat di aceh yaitu lembaga wali
nanggroe yang merupakan lembaga kepemimpinan adat tertinggi di provinsi aceh.
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi serta
kewenangan dari lembaga adat yang ada di provinsi aceh, yaitu majelis adat aceh
dan lembaga wali nanggroe, dan untuk
Baca Juga : PERSEPSI TOKOH ADAT KOTA SUBULUSSALAM TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI NANGGROE (ahmad afandi sambo, 2015) ,
Baca Juga : PRO DAN KONTRA LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH (Rahmadsyah, 2016) , i perbandingan peran dari majelis adat aceh dengan lembaga wali nanggroe. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara (interview), observasi (pengamatan), dan dokumentasi/kepustakaan. wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer melalui studi lapangan, observasi untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan sumber data, sedangkan dokumentasi dan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui buku-buku dan bacaan terkait serta gambar saat melakukan studi lapangan. hasil penelitian ini menjelaskan bahwa majelis adat aceh yang sebelumnya menjadi pelaksana kehidupan adat/budaya di aceh saat ini menjadi majelis fungsional yang berada di bawah payung lembaga wali nanggroe, lalu tugas pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang selama ini dilakukan majelis adat aceh dikembalikan ke lembaga wali nanggroe sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kesimpulan menunjukkan bahwa, perbandingan peran antara majelis adat aceh dengan lembaga wali nanggroe tidak bisa dilakukan karena maa merupakan unsur internal dari lwn yang melaksanakan tugas operasional wali nanggroe. saran kepada pemerintah aceh adalah melakukan revisi terhadap qanun tentang maa dengan menambah konsideran pada qanun aceh nomor 3 tahun 2004 tentang majelis adat aceh. selain itu juga mereformasi sektor struktural operasional kelembagaan di masing-masing lembaga keistimewaan aceh agar tidak adanya tumpang tindih tugas, fungsi dan wewenang antar lembaga. kata kunci : peran, lembaga wali nanggroe, majelis adat aceh, Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan HUBUNGAN LEMBAGA WALI NANGGROE DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DENGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS) (Muhammad Iqbal, 2016) ,MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGUKUHAN WALI NANGGROE (JUANDA SAPUTRA, 2020) , YURIDIKSI POLITIS LEMBAGA WALI NANGGROE SEBAGAI LEMBAGA KEPEMIMPINAN ADAT INDEPENDEN GUNA MENGHINDARI DISORIENTASI KEKUASAAN (Iezzati Qudratika, 2017) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |