Abstrak

Baca Juga : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 (STUDI KASUS HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI) (ISVANI, 2019) ,

Baca Juga : KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (SUHARDIN, 2019) ,

lih calon hakim agung yang di usulkan oleh komisi yudisial republik indonesia. penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami, serta analisis dasar pertimbangan hukum terhadap putusan mk nomor 27/puu-xi/2013 tentang kewenangan dewan perwaiklan rakyat memilih calon hakim agung yang di usulkan oleh komisi yudisial republik indonesia. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat perspektif (analisis data) dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian yuridis normatif yakni penelitian perpustakaan (library research). studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. berdasarkan hasil penelitian, dengan menunjukkan bahwa untuk mengetahui suatu perundang-undangan serasi dan tidak bertentangan dengan hirarki, mahkamah konstitusi melakukan interpretasi terhadap uu no. 3 tahun 2009 dan uu no. 18 tahun 2011 terhadap undang-undang dasar 1945. dengan demikian segala ketentuan yang menjadi kewenangan ky sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial dinyatakan bertentangan dengan uud 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. disarankan, mahkamah konstitusi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan keadilan prosuderal semata dalam memutuskan suatu perkara namun juga harus mempertimbangkan keberadaan kydalam mengajukan calon hakim agung kepada dpr, dewan perwakilan rakyat hanya menyetujui dan memberikan persetujuan kepada calon hakim hakim yang di usulkan oleh

Tulisan yang relevan

KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII-2014 DAN PASCA DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MUNA RIZKI, 2018) ,

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Mohd. Zulfiendri, 2014) ,

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SELEKSI DAN PENGANGKATAN HAKIM TINGKAT PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (Azanil Fajri, 2018) ,