|
| |
|
Muhammad Ramadhan. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014 |
|
AbstrakAmanat dari undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 memberikan kewenangan bagi mahkamah konstitusi menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. keberadaan undang-undang ratifikasi ini menjadi persoalan sendiri dalam sistem penegakan konstitusi di indonesia, keterikatan pemerintah indonesia terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden dalam bentuk undang-undang, maka menjadi persoalan sendiri apakah undang-undang ratifikasi tersebut dapat di uji oleh mahkamah konstitusi.
tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji undang-undang hasil ratifikasi apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, dan konsekuensi yang timbul jika mahkamah konstitusi mencabut undang-undang hasil ratifikasi tersebut.
metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan
Baca Juga : TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (Muhammad Misri, 2016) ,
Baca Juga : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (JUDICIAL REVIEW SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERBANDINGAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK AFRIKA SELATAN) (Iswadi, 2014) , n kepustakaan dan analisis terhadap permasalahan, penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum yang menyangkut mengenai kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang hasil ratifikasi serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi berwenang menguji undang-undang ratifikasi, karena tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang ratifikasi tidak berbeda dengan undang-undang lainnya sepanjang mengikuti tata cara yang diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional dan undang-undang nomor nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. dengan pembatalan undang-undang ratifikasi dapat dikatakan sebagai penarikan atas prosedur internal yang dilakukan oleh indonesia. dengan ini indonesia harus menarik diri dari perjanjian internasional, maka indonesia akan terikat dengan ketentuan formal dalam perjanjian internasional yang berhubungan dengan persoalan penarikan diri. disarankan kepada dewan perwakilan rakyat (dpr) agar melakukan pembaharuan undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional untuk membuat suatu wadah bagi perjanjian internasional agar tidak lagi dijadikan undang-undang untuk menjaga tidak terjadi lagi pengujian atas perjanjian Tulisan yang relevan PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK CHILI (fahril firmansyah, 2016) ,STUDI KASUS PERANAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENAFSIRAN ATAS KETENTUAN YANG DI MOHONKAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU- XIV/2016 (IQBAL RAHMADI, 2018) , KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (SUHARDIN, 2019) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |