Abstrak

Baca Juga : TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Dahniar, 2018) ,

Baca Juga : TANGGUNG JAWAB KOMBATAN ATAS PENGGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH (WHITE PHOSPHORUS BOMB) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (TINJAUAN KASUS ISRAEL-PALESTINA) (Muhammad Irsan, 2018) ,

ara bayaran yang bekerja untuk sebuah negara yang menyewa jasa mereka serta meneliti bentuk pertanggung jawaban yang bisa dimintakan terhadap private military companies (pmc) ketika terjadi pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh personil private military companies (pmc) tersebut. untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada, buku-buku, teori-teori, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan status hukum personil tentara bayaran (mercenaries) dan tanggung jawab penghukuman terhadap personil private military companies (pmc) yang menjadi pelaku kejahatan perang, yang menghasilkan data deskriptif analitis. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum ada peraturan yang secara jelas dan eksplisit mengatur tentang tentara bayaran (mercenaries) dan pertanggungjawaban private military companies (pmc) ketika personil tentara bayarannya melakukan kejahatan perang. hanya ada beberapa peraturan yang mengatur secara singkat tentang kedua hal tersebut dan tidak rinci. menurut pasal 47 protokol tambahan tahun 1977, bahwa tentara bayaran tidak akan mendapat status sebagai tawanan perang apabila tertangkap oleh musuh namun tetap harus diperlakukan secara manusiawi. status hukum personil tentara bayaran (mercenaries) juga tidak bisa disamakan, karena status hukumnya bergantung pada kegiatan yang dilakukannya pada saat perang berlangsung. disarankan ditingkatkan tanggung jawab private military companies (pmc) terhadap tentara bayaran untuk tidak melakukan kekerasan atau kejahatan dalam peperangan dan memberikan sanksi hukum yang tegas bagi yang

Tulisan yang relevan

TANGGUNG JAWAB KOMANDO ATAS PENYALAHGUNAAN UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) JENIS DRONE DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (KASUS PENYERANGAN DRONE AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN) (MAMAN ABDULLAH, 2019) ,

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN BOM TANDAN (CLUSTER BOMBS) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (TINJAUAN KASUS LAOS) (CUT LIZA ZULAINI, 2017) ,

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA (AIR CARRIER) TERHADAP PENUMPANG DISABILITAS KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (RIZKY PRAYOGA, 2018) ,