Abstrak

Baca Juga : TANGGUNG JAWAB HUKUM PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DARUSSA’ADAH SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA DI KABUPATENACEH BESAR (Cinthia Novami, 2017) ,

Baca Juga : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PASAL 1367 KUH PERDATA (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Hendri Dwitanto, 2016) ,

n tanggung jawabnya.” metode pendekatan yuridis empiris. penelitian ini untuk mendapatkan data primer, sekunder. data primer diperoleh melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku serta karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibahas dan dimaksudkan untuk memberi dasar teoritis dalam menunjang penelitian lapangan. hasil penelitian menunjukan bahwa, penyebab wali tidak melakukan pencatatan harta disebabkan oleh beberapa hal yakni, tidak ada inisiatif untuk mendaftarkan pencatatan harta, kurangnya iktikad baik oleh wali dalam pengelolaan harta anak, peran wali pengawas juga tidak berjalan karena tidak adanya makanisme yang baku terhadap tugas dan fungsinya. akibat hukum bagi wali yang tidak melakukan pencatatan harta anak akan merujuk pada kuhperdata, khi, uu perkawinan, dan qanun baitul mal nomor 11 tahun 2008, dalam aturan yang lebih khusus yakni qanun 11 tahun 2008 secara hukum telah jelas dikatakan bahwa, apabila wali tidak menjalankan tanggung jawabnya maka ia akan dikenakan sanksi pencabutan hak asuh terhadap anak oleh mahkamah syar’iyah, ganti kerugian, denda, dan pidana. upaya yang dapat dilakukan antara lain, pengaturan sanksi yang jelas bagi wali, pengaturan mengenai akibat hukum dari perbuatan hukum wali, laporan masyarakat terhadap wali yang lalai atas tanggungjawab, dan memberikan pengetahuan kepada wali dan anak pemerintah dapat melakukan upaya pemberian pemahaman yang mendalam terkait dengan hak dan kewajiban. disarankan kepada seluruh wali yang melakukan permohonan ke mahkamah syar’iyah agar dapat memahami dan mempelajari secara norma terkait dengan tanggung jawab seorang wali, agar terhindar dari tindak diskriminasi terhadap anak perwalian, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya. disarankan kepada pemerintah aceh dapat merancang pengaturan terkait dengan tanggung jawab seorang wali pengawas, agar dapat menemukan akibat hukum bagi wali pengawas yang tidak mendaftarkan harta anak perwaliannya. kata kunci: tanggung jawab, wali, pencatatan

Tulisan yang relevan

PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Hamdani, 2018) ,

TANGGUNG JAWAB GURU DALAM MENERAPKAN TATA TERTIB DI SEKOLAH DASAR NEGERI GAROT GEUCEU ACEH BESAR (WILMA AFRIANI, 2018) ,

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN DI BAWAH UMUR (SUATU PENELITIAN DI KOTA LANGSA) (RYAN HIDAYAT, 2020) ,