|
| |
|
Dian Astara. TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DIADILI BUKAN DI TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA (LOCUS DELICTI) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020 |
|
AbstrakAbstrak
dian astara, tindak pidana penadahan yang
2020 diadili bukan di tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti)
(suatu penelitian di wilayah hukum
pengadilan negeri banda aceh)
fakultas hukum universitas syiah kuala
(vii, 53)., pp., tabl., bibl.
dr. mohd. din, s.h., m.h.,
pasal 84 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) menyebutkan bahwa “pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”. namun terdapat kasus tindak pidana penadahan yang locus delicti-nya di luar wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh kemudian diadili di wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh.
penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara menentukan kewenangan relatif peradilan pidana dalam mengadili perkara tindak pidana penadahan, kemudian untuk menjelaskan apakah penyebab tindak pidana penadahan diadili bukan di locus delicti, dan untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum yang
Baca Juga : TINDAK PIDANA PENADAHAN DAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN OLEH HAKIM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) (Mutia Rahmina, 2018) ,
Baca Juga : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT PIDIE) (zikra, 2016) , an jika tindak pidana penadahan diadili bukan di locus delicti. metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penelitian di lapangan dan memadukan bahan-bahan hukum seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder. hasil penelitian menjelaskan cara untuk menentukan kewenangan relatif peradilan pidana dalam mengadili perkara tindak pidana penadahan dengan dasar ketentuan locus delicti, dan kemudian tempat kedudukan sebagian saksi sebagai pengecualian dari ketentuan locus delicti. adapun mengenai penyebab tindak pidana penadahan diadili bukan di locus delicti karena domisili sebagian besar saksi dalam perkara penadahan ini berada di suatu wilayah hukum yang bukan wilayah hukum locus delicti, kemudian mengikuti wilayah hukum tindak pidana asal sebelum terjadinya tindak pidana penadahan, dan mengikuti tempat saksi korban tindak pidana asal melakukan pelaporan. adapun akibat hukum yang ditimbulkan jika tindak pidana penadahan diadili bukan di locus delicti adalah tetap sah karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan dari pasal 84 undang-undang hukum acara pidana (kuhap). disarankan untuk pengadilan negeri banda aceh lebih seletif dalam menerima perkara tindak pidana penadahan yang terjadi di luar wilayah hukumnya karena berkaitan dengan berhak atau tidaknya putusan tersebut diadili oleh pengadilan negeri yang Tulisan yang relevan TINDAK PIDANA PENADAHAN LAPTOP (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Nailul Fahmi, 2018) ,TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG-BARANG HASIL CURIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMEULUE) (ELA WULANDARI, 2020) , TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH) (Nur Akmalia, 2019) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |