Pembentukan undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 35 tahun 2014 dan undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengatur bahwa anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhak mendapatkan pemberian bantuan hukum dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. dalam penelitian hukum ini pemberian bantuan hukum terfokus di wilayah hukum mahkamah syar’iyah aceh barat. pada pasal 60c ayat (1) uu no. 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama menyebutkan bahwa pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu. jadi pemberian bantuan hukum pada mahkamah syar’iyah aceh barat diberikan melalui pos bantuan hukum. dalam penelitian awal bahwa di mahkamah syar’iyah aceh barat pos bantuan hukum tersebut belum terbentuk sampai saat ini. akibat dari tidak adanya pos bantuan hukum, pihak mahkamah syar’iyah aceh barat melakukan