Abstrak

Baca Juga : STUDI PERBANDINGAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA SWEDIA (Rizki Wahyudi, 2015) ,

Baca Juga : EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (KHAIRIYATI, 2014) ,

oleh undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. metodologi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengandalkan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa ombudsman lembaga yang tidak dapat mengeluarkan putusan yang bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh terlapor. sesuai dengan pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik indonesia yang mengatur bahwa hasil investigasi ombudsman hanya bersifat rekomendasi, maka daripada itu putusan pengadilan tidak terikat dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh ombudsman. undang-undang nomor 25 tahun 2009 mengamanahkan mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur melalui peraturan presiden namun peraturan tersebut hingga kini belum diterbitkan, sehingga ajudikasi khusus tidak dapat dilaksanakan, dan undang-undang ini tidak mampu untuk mencapai hukum proseduralnya sehingga tidak mempunyai kepastian hukum. disarankan agar kewenangan ombudsman dalam melakukan ajudikasi khusus dihapus dikarenakan ombudsman tidak dapat mengeluarkan putusan yang bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh terlapor. dengan beragam masalah yang ditimbulkan oleh ajudikasi khusus ombudsman, indonesia dapat mengadopsi kewenangan ombudsman finlandia dan cara kerja ombudsman belanda, seperti mengganti kewenangan ajudikasi khusus menjadi melakukan rekomendasi kepada pengadilan jika penyelenggara pelayanan publik mengabaikan rekomendasi ombudsman, dan ombudsman fokus terhadap keadilan

Tulisan yang relevan

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH OMBUDSMAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDA ACEH (SRI WAHYUNI, 2016) ,

KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM MENJAGA MUTU PELAYANAN PUBLIK (Nurjannah, 2019) ,

KONSTRUKSI NORMATIF KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Muhammad Ikhsan, 2020) ,