Nadya. IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (STUDI PADA PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BANDA ACEH). Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, 2020

Abstrak

Abstrak peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye politik adalah pedoman utama untuk pelaksanaan pemilu 2019. salah satunya dalam pasal 31 ayat (2) dan pasal 34 ayat (2) dan ayat (5) peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu. namun, pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye masih terjadi pada pemilu 2019 di kota banda aceh, hal ini disebabkan beberapa penyebab pelanggaran untuk memasang alat peraga kampanye, salah satunya dapat dilihat dari kurangnya sanksi hukum yang tegas, yang ditetapkan terhadap pelanggaran peraturan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pelanggaran pememasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2019 di kota banda aceh dan juga untuk mengetahui implikasi pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu 2019 di kota banda aceh. untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dan konsep pemantauan pemilu. pendekatan penelitian

Baca Juga : PELAKSANAAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILU DI KOTA BANDA ACEH (Kaushar, 2015) ,

Baca Juga : PENGGUNAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BESAR) (fandi akbar, 2014) ,

lakukan dengan menggunakan metode kualitatif. hasil penelitian ini membahas beberapa penyebab pelanggaran alat peraga kampanye pemasangan pada pemilu 2019 di kota banda aceh, antara lain: kurangnya sanksi hukum yang ketat bagi pelanggar peraturan, rendahnya partisipasi partai politik dan peserta pemilihan dalam pemasangan regulasi. alat peraga kampanye dalam pemilihan, kurangnya fasilitas pendukung alat peraga kampanye pemasangan di electic dan akhirnya upaya pengawasan alat peraga kampanye instalasi di electic. selain itu ada beberapa implikasi pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu 2019 di kota banda aceh, yaitu: implikasi untuk proses kinerja pengawas pemilihan untuk proses penyelenggaraan pemilu dan konflik antara peserta pemilu dan partai politik dengan pengawas pemilu selama proses administrasi pemilihan. kata kunci: pkpu, pemilu, alat peraga kampanye abstract election commission regulation number 23 of 2018 concerning political campaigns is the main guideline for the implementation the 2019 elections. one of them is in article 31 paragraph (2) and article 34 paragraph (2) and paragraph (5) of the election commission regulation number 23 of 2018 concerning election campaign. however, violations regarding the installation campaign props still occur in the 2019 elections in banda aceh city, this is due to several causes of violations to install the campaign props, one of which can seen from the lack of strict legal sanctions imposed on violations of regulations. this study aims to determine the cause of violations to install campaign props in the 2019 elections in banda aceh city and also to determine the implications of violations against the holding of the 2019 elections in banda aceh city. to analyze the problems in this study, the authors used the theory of public policy implementation and election oversight concepts. the research approach was conduct using a qualitative method. the results of this study address several causes of violations of the installation campaign props in the 2019 elections in the city banda aceh, among others: lack of strict legal sanctions for violators of regulations, low participation of political parties and electic participants in the regulation mounting campaign props in elections, lack of facilities supporters of the installation campaign props in the electic and finally the efforts of supervision of the installation campaign props in the electic. in addition there are several implications of violations against the holding of the 2019 elections in banda aceh city, namely: implications for the performance process of electic supervisors for the process of holding elections and conflict between election participants and political parties with the election supervisors over the election administration process. keywords: pkpu, election, campaign

Tulisan yang relevan

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH (STUDI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017) (Noor Siddiq, 2017) ,

SOSIALISASI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI PADA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KECAMATAN BAITURRAHMAN) (Hendrayana, 2019) ,

TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 (Bayhaqi Febriyan, 2017) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi