Abstrak

Baca Juga : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL) (KHAIRIL ANWAR R, 2019) ,

Baca Juga : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR 651/PID.SUS/2015/PN STB TENTANG PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Ahmad Reza, 2016) ,

ara terkait dengan pembagian harta bersama diantara para pihak yang beragama islam. tujuan dari pada penulisan studi kasus ini ialah untuk menjelaskan kewenangan pengadilan negeri yogyakarta dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan nomor :55/pdt.g/2015/pn.yyk, serta menjelaskan dasar pertimbangan majelis hakim dan sesuai tidaknya putusan tersebut dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan. adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan asas yang terkait. hasil penelitian dari studi putusan pengadilan negeri yogyakarta nomor 55/pdt.g/2015/pn.yyk menunjukan terkait dengan kewenangan pengadilan bahwa pengadilan negeri dalam perkara ini hanya berwenang mengadili sebatas terkait dengan perbuatan melawan hukum, sedangkan apabila yang terkait dengan pembagian harta bersama antara pihak yang beragama islam hal tersebut telah menjadi kewenangan dari pada pengadilan agama. dalam pertimbangan putusannya pengadilan negeri yogyakarta kurang memperhatikan ketentuan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama yang terkait dengan harta bersama dan pasal 88 kompilasi hukum islam sehingga penyelesaian harta bersama diantara para pihak yang bergama islam dalam perkara ini telah dilakukan oleh pengadilan negeri yogyakarta. hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum. oleh sebab itu disarankan agar majelis hakim serta penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan suatu perkara harus dapat memperhatikan pokok permasalahan serta batasan yang menjadi kewenangannya. selain itu, juga memperhatikan uu no 3 tahun 2006 dan pasal 88 khi. disarankan juga sebaiknya selain hakim, kuasa hukum yang menangani perkara ini ialah mereka yang juga mengerti hukum islam.

Tulisan yang relevan

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 02/PDT.G/2013/PN-LSM TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) (KHUSWATUN NISA, 2016) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ernifa, 2014) ,

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASAR NOMOR: 90/PID.SUS. ANAK/2018/PN MKS. TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (FADHILAH FAIDIR, 2020) ,