Abstrak

Baca Juga : KEWENANGAN PEMANGGILAN PAKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Suriadi, 2018) ,

Baca Juga : KEKUATAN HUKUM PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2018 DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI PROVINSI ACEH (Zulfikar N Sulya, 2019) ,

maupun tidak tertulis. sedangkan penelitian hukum empiris melihat hukum berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan sebagai perilaku nyata (das sein) sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. berdasarkan hasil penelitian, dpra menggunakan hak interpelasi terkait penerbitan pergub terhadap gubernur aceh, urgenitasnya adalah didalam pergub nomor 5 tahun 2018, pasal 30 mengatur hukuman cambuk dilakukan di tempat tertutup (rutan/lapas), hal ini bertentangan dengan penjelasan qanun nomor 7 tahun 2013, pasal 262 dimana hukuman cambuk dilakukan ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. gubernur memberikan penjelasan penerbitan pergub tersebut hanya sebagai peraturan pelaksana qanun saja. secara hierarki, kedudukan perda provinsi (qanun) lebih tinggi dari pergub, apabila pergub bertentangan dengan qanun maka pergub tersebut batal demi hukum. dpra juga mengajukan gugatan ke mahkamah agung. dalam putusannya, ma menolak permohonan gugatan atau uji materi yang diajukan dpra, karena menurut ma jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan qanun aceh, maka dpra dapat menggunakan hak interpelasi sesuai dengan mekanisme pengawasan yang diatur dalam uupa. disarankan agar dpra kedepannya untuk lebih memperhatikan kembali penggunaan dari hak interpelasi sebelum mengajukan usulan. kemudian, kepada pemerintah aceh untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan lagi redaksi dari pergub yang dikeluarkan, agar tidak bertentangan dengan qanun.

Tulisan yang relevan

KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII-2014 DAN PASCA DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MUNA RIZKI, 2018) ,

PELAKSANAAN UQUBAT CAMBUK MENURUT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT ( STUDI DI WILAYAH HUKUM LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB MEULABOH ) (MUJIBURRAHMAN, 2020) ,

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 (STUDI KASUS HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI) (ISVANI, 2019) ,