Abstrak

Baca Juga : KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2009-2016) (Faisal, 2018) ,

Baca Juga : KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII-2014 DAN PASCA DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MUNA RIZKI, 2018) ,

yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan. data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa perencanaan legislasi oleh dprk aceh besar mengalami naik turun dan tidak konsisten meningkat setiap tahunnya. berdasarkan perbandingan antara jumlah rancangan qanun dan jumlah qanun yang berhasil disahkan, rata-rata persentase keberhasilan hanya 21%, dapat dilihat bahwa dprk aceh besar periode 2014-2019 dalam melaksanakan peran dan fungsi legislasi masih belum maksimal. beberapa faktor penghambat pelaksanaan legislasi diantaranya adalah tidak efektifnya pembahasan terkait rancangan qanun karena harus mengejar waktu setahun masa sidang, kemudian juga seringnya rancangan qanun tersebut tidak sesuai dengan qanun aceh dan/atau aturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya, tidak dilengkapi naskah akademik, tidak adanya data-data akurat, kendala di dprk, terkait anggaran untuk melakukan studi banding/pengayaan terhadap perda/qanun daerah lain. disarankan dprk aceh besar dalam perencanaan pembentukan qanun harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan juga mengupayakan keterlibatan para akademisi dalam menyaring partisipasi masyarakat guna meningkatkan perencanaan legislasi serta dipertegasnya aturan yang memuat sanksi bagi dprk khususnya alat kelengkapan dewan bidang legislasi yang tidak dapat menyelesaikan atau mengesahkan rancangan qanun menjadi qanun sesuai dengan target prolegda yang ditetapkan tiap tahunnya. dan juga melakukan penyelarasan dengan bupati aceh besar agar mendapatkan waktu yang efektif dalam membahas isi rancangan qanun, memaksimalkan anggaran yang ada guna menunjang pelaksanaan legislasi sebaik mungkin.

Tulisan yang relevan

PENGARUH PENEMPATAN DAN IKLIM ORGANISASI SERTA INTENSIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Darwisman, 2016) ,

ANALISIS KINERJA DPRK KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM BIDANG LEGISLASI PERIODE 2014-2019 (SYAHRUR RAMADHI, 2016) ,

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU-XII/2014 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN RNDEWAN PERWAKILAN RAKYAT BESERTA ALAT RNKELENGKAPANNYA (CICI AMBIYAPUTRI, 2015) ,