|
| |
|
Nurul Fajar. TUGAS DAN WEWENANG POLISI LALU LINTAS DALAM MENERTIBKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES PIDIE. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020 |
|
Abstrak
sebagaimana yang telah diartikan dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. dimana mempunyai banyak peraturan yang mengikat serta harus ditaati oleh setiap warga negara terutama peraturan tentang lalu lintas. tetapi di wilayah pidie masih saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh si pengendara bermotor atau sipengendara roda empat yang berunggal-unggalan dijalan sehingga tidak menataati peraturan yang telah ditetapkan.
penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan fungsi yang sudahdilaksanakan dalam praktektugas dan wewenang polisi dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas telah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku serta faktor-faktor apa yang masih menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya.
penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan
Baca Juga : UPAYA POLISI LALU LINTAS DALAM MENSOSIALISASIKAN TATA TERTIB LALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH (Sumarni, 2018) ,
Baca Juga : RESPON MAHASISWA TERHADAP KEBERADAAN POLISI MEU PEP-PEP DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS BAGI MAHASISWA DI BANDA ACEH (Munawir, 2017) , yataan yang ada, pendekatan yuridis empiris didasarkan atas fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. hasil dari penelitian ini menunjukkan usia pelaku pelanggaran lalu lintas di kabupaten pidie pada tahun 2016 s/d 2018 yaitu 8.128 pelaku. hal ini terdiri dari orang yang telah berumur > 31 tahun serta juga terjadi pada usia muda yang usianya < 17 tahun. sedangkan faktor-faktor yang masih menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan upaya polisi dalam pencegahannya adalah faktor kelalaian pada korban, ketidak hati-hatian pelaku, dan faktor kesadaran hukum. upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian) dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di kabupaten pidie yaitu dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidaktahuan terhadap peraturan lalu lintas. dalam hal ini disarankan perlu memasang rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai penunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran ber lalu lintas dan angkutan jalan. upaya pencegahan penanggulangan terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu untuk menanggulangi masalah lalu lintas jalan khususnya yang menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas jalan maka diperlukan kerjasama dari semua pihak baik itu dari dinas perhubungan dan aparat lalu lintas untuk mentaati segala peraturan mengenai tertib berlalu lintas. hal ini bukanhanya dari pemakai jalan tetapi juga dari pihak aparat penegak hukum yang bersikap disiplin dalam menetapkan sanksi yang Tulisan yang relevan PENGARUH POLISI MEUPEP-PEP TERHADAP PEMBENTUKAN CITRA POSITIF POLISI LALU LINTAS (STUDI PADA MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH) (Zulfan Riza, 2017) ,STRATEGI KOMUNIKASI SAFETY RIDING POLISI LALU LINTAS DALAM MENGURANGI ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH (Haviz, 2017) , UPAYA PENANGGULANGAN TINGGINYA ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH) (ZULFIKAR, 2020) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |