![](../images/header.jpg)
| |
HENGKI HIDAYAT. KEKUATAN MENGIKAT PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014 |
|
AbstrakHengki hidayat, kekuatan mengikat peraturan bersama mahkamah agung dan komisi yudisial menurut peraturan perundang-undangan
fakultas hukum universitas syiah kuala
(v, 66), pp., bibl., app.
azhari, s.h., m.si.
dalam rangka penyelenggaraanetika hakim dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan perilaku hakim yang baik dan bermartabat, telah dibentuk sebuah peraturan bersama yang dikeluarkan oleh mahkamah agung dan komisi yudisial. peraturan bersama yang dikeluarkan tersebut salah satunya peraturan bersama mahkamah agung dan komisi yudisial nomor: 02/pb/ma/ix/2012 nomor: 02/pb/p.ky/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.peraturan bersama tersebut merupakan sesuatu yang dibuat secara bersama-sama, disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama.
penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan mengikat peraturan bersama mahkamah agung dan komisi yudisial menurut
Baca Juga : KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (SUHARDIN, 2019) ,
Baca Juga : KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SELEKSI DAN PENGANGKATAN HAKIM TINGKAT PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (Azanil Fajri, 2018) , undang-undang nomor 12 tahun 2011, dan menjelaskan konsekuensi dan tanggungjawab dari kekuatan mengikat peraturan bersama mahkamah agung dan komisi yudisial. untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, buletin dan jurnal ilmiah serta mengadakan pengakajian terhadap peraturan bersama yang dikeluarkan oleh mahkamah agung dan komisi yudisial yang dikaitkan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011. hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat peraturan bersama mahkamah agung dan komisi yudisial menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. konsekuensi dan tanggung jawab dari kekuatan mengikat peraturan bersama mahkamah agung dan komisi yudisial yaitu hakim harus menempatkan peraturan bersama ini sebagai bagian dari aturan yang harus dipatuhi oleh pihak yang terkait selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanga serta hakim mempunyai tanggungjawab atau kewajiban dalam menegakkan prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. agar peraturan bersama mempunyai kekuatan mengikat, maka disarankan perlu dilakukan penegasan terhadap peraturan bersama mahkamah agung dan komisi yudisial dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum dari peraturan bersama ini. disarankan perlunya dibentuk suatu formulasi baku sebagai wadah peraturan bersama yang dibentuk antar lembaga dan/atau komisi negara, yang tentunya harus dimasukkan dalam hierarki peraturan Tulisan yang relevan STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MEMILIH CALON HAKIM AGUNG YANG DI USULKAN OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA (HASFAR FUADI, 2014) ,KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (RIDHA SYAHFUTRA, 2016) , SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 (Riki Yuniagara, 2017) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |