|
| |
|
MASTURAH. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakAbstrak
masturah, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu di kota banda aceh tahun 2019
2019
fakultas hukum universitas syiah kuala
(vi, 72), pp., tabl., bibl.
dr. mohd. din, s.h., m.h.
ketentuan pidana pemilu diatur pada pasal 488 sampai dengan pasal 554 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. ketika terjadi tindak pidana pemilu, maka akan diproses melalui sistem peradilan pidana. pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 di kota banda aceh, terdapat tujuh kasus yang diindikasikan sebagai tindak pidana pemilu. namun, diantara tujuh kasus, hanya ada dua kasus yang dilakukan penindakan hingga adanya putusan pengadilan.
tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami oleh sentra penegakan hukum terpadu yang selanjutnya disebut sentra gakkumdu yang terdiri dari banwaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pemilu, dan menjelaskan bentuk penegakan hukum yang efektif terhadap
Baca Juga : TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK NOMOR : 52/PID.SUS/2017/PN-SAB (Dini Liani, 2019) ,
Baca Juga : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT PIDIE) (zikra, 2016) , erbuatan tindak pidana pemilu yang terjadi. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dan memadukan dengan bahan-bahan hukum yaitu data sekunder seperti buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah. hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada berbagai hambatan yang dialami oleh sentra gakkumdu yaitu kurangnya alat bukti seperti tidak adanya saksi sehingga setiap temuan dan laporan tidak dapat diproses secara hukum, kurangnya kapasitas penegak hukum, ketentuan undang-undang yang kabur mengenai subjek hukum dan jangka waktu penindakan terhadap pelaku yang singkat. penegakan hukum akan berjalan dengan efektif jika tiga unsur terpenuhi yaitu norma hukum pidana pemilu dibentuk secara responsif, sentra gakkumdu sebagai penegak hukum melakukan tugas dan kewenangan secara optimal, serta masyarakat pemilih dapat partisipatif dalam proses penindakan. disarankan kepada pemerintah dan dpr untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan pidana pemilu agar dapat berlaku secara efektif. kemudian perlu dilakukan upaya masif untuk mewujudkan kesadaran masyarakat sehingga dapat terlibat dalam proses penegakan hukum pidana Tulisan yang relevan TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TERDEKAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG) (SRI RAMADANA, 2019) ,TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH BESAR (Muhammad Rivaldi, 2015) , PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH) (ELLYTA, 2020) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |