|
| |
|
FADLAN HIDAYAT. KEBIJAKAN BUPATI TERHADAP MUTASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE. Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakAbstrak
prosedur pelaksanaan mutasi aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten simeulue telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. namun demikian pemerintah simeulue dalam proses pelaksanaan mutasi asn belum menerapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. hal ini menimbulkan protes dari asn yang dimutasi dari jabatannya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur kebijakan mutasi jabatan aparatur sipil negara yang dikeluarkan bupati simeulue dan mengetahui dan menjelaskan peran badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) pada mutasi di pemerintahan kabupaten simeulue dalam menerapkan budaya meritokrasi. data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian dilapangan dengan cara wawancara dengan informan terkait dan kepustakaan dengan cara membaca buku, jurnal, peraturan
Baca Juga : IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR BUPATI PIDIE (Muchsidin Ichwal, 2018) ,
Baca Juga : KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN STRUKTURAL ( SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ) (Iswandi, 2017) , n dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan pertama, dalam proses mutasi, landasan dasar pelaksanaanya masih menggunakan seniority system dan spoil system dimana sistem ini tidak baik digunakan dalam proses mutasi. kedua, pada proses pelaksanaan mutasi ini baperjakat tidak dilibatkan oleh bupati. dalam penyusunan kebijakan mutasi ini dipegang langsung oleh bupati dan orang-orang terdekatnya. selain itu, mutasi ini belum menerapkan sistem merit sebagai landasan dasar pelaksanaannya. faktor lain yang menjadi penilaian terpenting pada proses penetapan mutasi ini adalah faktor pilkada. diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini bupati simeulue dalam pembuatan kebijakan mutasi harus mengikuti sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan landasan pelaksanaan mutasi berdasarkan merit sistem. sehingga setelah diterbitkannya kebijakan mutasi tidak menimbulkan masalah atau protes dari asn yang dimutasi karena telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pemerintah telah dilindungi oleh payung hukum. kata kunci: kebijakan bupati, mutasi, aparatur sipil Tulisan yang relevan KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN STRUKTURAL ( SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ) (Iswandi, 2017) ,PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU KAJIAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR : PEG.821.22/004/2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT ESELON II PEMERINTAH ACEH DAN MENETAPKAN SK YANG BARU SEBAGAI GANTINYA) (FAHRIZAL, 2018) , PENGARUH KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, PERENCANAAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA ( Muhammad Isnaini, 2017) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |