FATIMAH. KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAERAH TERPENCIL DI KABUPATEN ACEH UTARA. Banda Aceh : Fakultas Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2019

Abstrak

Kebijakan dinas pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan daerah terpencil di kabupaten aceh utara oleh: fatimah npm: 1509200050034 komisi pembimbing: 1. prof. dr. yusrizal, m. pd. 2. dr. niswanto, m. pd. abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program dan pelaksanaan program dinas pendidikan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan daerah terpencil di kabupaten aceh utara. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan studi dokumentasi. subjek dalam penelitian ini terdiri dari bupati, kepala bappeda, aggota dprk kab. aceh utara yang membidangi masalah pendidikan, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten aceh utara, kepala sekolah, komite dan guru dalam wilayah terpencil di kabupaten aceh utara. hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) penyusunan program/ kebijakan dinas pendidikan pada dinas pendidikan kabupaten aceh utara dilakukan dengan

Baca Juga : PENGARUH KEADILAN OGANISASIONAL, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH UTARA (Aidil Mursal, 2016) ,

Baca Juga : ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAM MEMANTAPKAN PERILAKU MORAL ANAK DI KABUPATEN ACEH TENGAH (Wen Yusri Rahman, 2015) ,

erhatikan rencana pembangunan jangka menengah daeerah (rpjmd) dengan melibatkan berbagai unsur pelaksana pendidikan dalam menyusun program; program dinas pendidikan disusun setelah rampungnya rpjm daerah, yang disebut dengan rencana strategis dinas pendidikan yang selanjutnya dijabarkan tiap tahun dalam rencana kerja dinas pendidikan; (2) pelaksanaan pendidikan untuk daerah terpencil dilakukan melalui pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan ruang kelas, laboratorium, pengadaan alat laboratorium, melakukan kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan pembinaan tunjangan khusus untuk daerah terpencil; dan (3) hambatan dalam meningkatkan pembangunan kualitas pendidikan di daerah terpencil disebabkan oleh kurangnya anggaran pendidikan, kurangnya tenaga pendidik dimana terdapat guru yang mengajar mata pelajaran tidak sesuai dengan keahliannya serta kurangnya aksesibilitas terkait jarak tempuh, dan tidak adanya transportasi yang di sediakan untuk tenaga pendidik. kata kunci : kebijakan pendidikan, daerah

Tulisan yang relevan

PERANAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDISTRIBUSIAN TENAGA GURU DI KABUPATEN PIDIE (Sayed Muhajjir, 2013) ,

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN KINERJA BIROKRASI PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR (Siti Sabariah, 2019) ,

PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA (TPK) PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH (VINY EFFENDI, 2016) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi