![](../images/header.jpg)
| |
M ZAHRUL FUADI. PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMANDIRIAN DAERAH, PENERIMAAN DARI PEMERINTAH PUSAT, UKURAN LEGISLATIF, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH). Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakAbstrak
penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik pemeritah daerah, ukuran legislatif, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd). populasi pada penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di provinsi aceh dengan lingkup waktu 2015-2017. penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan sampelnya, maka pemilihan sampel dilakukan sesuai pertimbangan atau tujuan tertentu. variabel independen yang dikaji dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, penerimaan dari pemerintah pusat, ukuran legislatif, dan temuan audit. variabel dependen adalah tingkat pengungkapan lkpd. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. data diolah dengan menggunakan alat uji spss. hasil penelitian menunjukkan variabel ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, penerimanaan dari
Baca Juga : PENGARUH UKURAN LEGISLATIF, KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH TAHUN 2010 S.D 2014) (Marhawai, 2016) ,
Baca Juga : DETERMINAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017 (ALFI SYAHRIN, 2019) , tah pusat, ukuran legislatif, dan temuan audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan lkpd. secara parsial penerimaan dari pemerintah pusat dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan lkpd, sementara ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah dan ukuran legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan lkpd. kata kunci: ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, penerimaan dari pemerintah pusat, ukuran legislatif, temuan audit, tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah Tulisan yang relevan PENGARUH TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH, TEMUAN AUDIT BPK, JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH TAHUN 2015-2017) (M RIDWAN, 2019) ,PENGARUH KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (RAFIKA AULIA, 2020) , PENGARUH KAPASITAS FISKAL, UKURAN PEMERINTAH DAN UKRAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2014 S.D.2018 (Elis Yosua Trukna, 2019) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |