Abstrak

Baca Juga : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI LAHAN KAKAO KE LAHAN KELAPA SAWIT DI GAMPONG KUTA MAKMUE KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA (NOVIA, 2019) ,

Baca Juga : ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA (Widiya Astuti, 2020) ,

atus hak atas tanah bekas hak guna usaha dan memetakan prioritas tanah bekas hak guna usaha dalam hubungannya dengan klaim masyarakat serta peran pemerintah untuk menyelesaikan konflik dalam penggarapan tanah bekas hak guna usaha pt usaha semesta jaya. jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara peraturan perundang-undangan dan konsep. teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. kemudian dilakukan penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara. berdasarkan hasil penelitian, tanah bekas hak guna usaha pt usaha semesta jaya yang tidak diperpanjang maka hak atas tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai negara adanya kewenangan dari pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam kepres 34 tahun 2003 pasal 2 ayat (2) yaitu melakukan penyelesaian sengketa tanah garapan, prioritas tanah bekas hak guna usaha yang tidak di perpanjang diatur oleh pemerintah daerah kemudian diberikan kepada kantor pertanahan untuk buat sertifikat. urut-urutan penerima hak prioritas tergantung kepada keadaan tanah dan peruntukanya dengan memperhatikan bekas pemegang hak, tata ruang, kepentingan umum dan reforma agraria/redistribusi tanah, upaya yang dilakukan pemerintah daerah mengeluarkan instruksi pemberhentian aktifitas di atas tanah bekas hgu sepanjang belum adanya surat keputusan mengenai tindaklanjut peruntukan tanah bekas hgu. hambatan yang di temui tidak adanya kebijakan dalam penataan tanah oleh pemerintah daerah. disarankan agar adanya pengkajian pendataan ulang ke lapangan baik terhadap tuntutan masyarakat adat, dan tuntutan garapan, pengukuran kembali atas tanah sengketa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dalam masyarakat, dilakukan pengukuran kembali atas tanah sengketa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dalam masyarakat, sebaiknya tanah-tanah bekas hgu dijadikan sebagai tanah objek landreform sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. adanya kegiatan sosialisasi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai status tanah bekas hgu pt usaha semesta jaya sehingga masyarakat mengetahui status tanah tersebut agar tidak adanya klaim-klaim dari para pihak kembali dikemudian hari, perlu adanya tindakan yang jelas oleh pemerintahan daerah untuk segera mengeluarkan kebijakan mengenai penyelesaian konflik tanah garapan serta perlu suatu qanun maupun surat edaran gubernur mengenai tindaklanjut dari pemerintah daerah dalam pemberian hak terhadap tanah-tanah bekas hak guna usaha. kata kunci : status tanah, tanah bekas hak , hak guna usaha, pt usaha semesta

Tulisan yang relevan

PRODUKSI HIJAUAN DIBAWAH POHON KARET KABUPATEN ACEH BARAT, ACEH JAYA DAN NAGAN RAYA (Ricky Kurniawan, 2014) ,

STUDI SEDIMENTASI DAN EROSI LAHAN PADA DAS SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA (Dian Safiana, 2018) ,

PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DI DESA ALUE PEUSAJA KECAMATAN SUKA MAKMUE KABUPATEN NAGAN RAYA (Jufri, 2020) ,