![](../images/header.jpg)
| |
PUTRI ARMAINI. HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakAbstrak
putri armaini,
2019
dr. rizanizarli, s.h., m.h.
pasal 71d ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun
2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak menyebutkan “setiap anak yang menjadi korban
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h,
huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi
yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”. pasal 59 ayat (2) huruf j
undang-undang diatas mengacu pada “anak korban kejahatan seksual”. namun di
wilayah hukum pengadilan negeri bireuen, tidak ada satu kasus pun dalam
putusan pengadilan yang menyebutkan korban menerima restitusi.
tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor hak
restitusi tidak diterapkan pada kasus kejahatan seksual terhadap anak dan
menjelaskan hambatan serta upaya penanggulangan dalam menerapkan hak
restitusi bagi anak korban kejahatan
Baca Juga : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN). (AFZA SUHENDRA, 2018) ,
Baca Juga : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI CALANG) (ARINA MAWARDI, 2019) , penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. analisis permasalahan dilakukan dengan mengolah data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung responden dan informan yang terkait dengan penelitian ini serta data se kunder yang didapat melalui penelitian kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai p2tp2a, penyidik, jaksa, dan hakim mengenai peraturan tentang restitusi menjadi salah satu alasan peraturan mengenai restitusi tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. hambatannya yaitu apabila pelaku tidak sanggup membayar restitusi, tidak ada hukuman pengganti lainnya yang diatur oleh undang-undang. upaya yang dapat dilakukan adalah mengadakan sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan lebih lanjut mengenai restitusi. disarankan kepada pihak lpsk agar mempunyai perwakilan di daerah- daerah supaya pemenuhan hak korban untuk menerima restitusi dapat dilaksanakan, karena lpsk merupakan lembaga yang bertugas untuk melindungi serta menjamin pemenuhan hak-hak saksi dan korban. hak restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual (suatu penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri bireuen) fakultas hukum universitas syiah kuala (vi, 58) pp., tabl., Tulisan yang relevan TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SABANG) (Cut Layli Maulidini, 2019) ,UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG) (FAUZI RAHMAN, 2019) , PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SINGKIL) (Solvia Indah, 2019) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |