Abstrak

Baca Juga : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PEMELIHARAAN JARINGAN PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) (MUHAMMAD RIZKI GINTING, 2019) ,

Baca Juga : MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIANNYA TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH (AFZALUL ZIKRI, 2019) ,

as penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. berdasarkan pembahasan dalam laporan kerja praktik dapat disimpulkan bahwa pada kanwil direktorat jenderal kekayaan negara aceh, pemungutan ppn dan pph pasal 22 dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada saat pembayaran oleh rekanan. pemungutan ppn dan pph pssal 22 didukung dengan faktur pembelian. faktur pembelian dibuat oleh rekanan pada saat transaksi pembelian. penyetoran ppn dan pph pasal 22 dilakukan secara elektronik atau e-billing dalam bentuk surat setoran pajak. surat setoran pajak diisi dengan identitas rekanan. pelaporan ppn dan pph pasal 22 atas pembelian seminar kit yang telah dipungut harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. pemungutan dan penyetoran ppn dan pph pasal 22 pada kanwil direktorat jenderal kekayaan negara aceh telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor.194/pmk.03./2012 dan pmk nomor.34/pmk.010/2. akan tetapi, ppn dan pph yang dipungut oleh bendahara pengeluaran tidak dilaporkan ke kantor pelayanan pajak.

Tulisan yang relevan

KINERJA PEGAWAI DAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KOTA BANDA ACEH (Mulyadi, 2015) ,

MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG OPERASIONAL PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) BANDARA INTERNASIONAL KANTOR CABANG SULATAN ISKANDAR MUDA (NOVIA RISKYANI, 2017) ,

PROSEDUR PEMBUATAN KODE BILLING UNTUK PENYETORAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH (SYAIVOL WAHYUDI, 2017) ,