Abstrak

Baca Juga : PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH LEMBAGA ADAT GAMPONG DI LUAR KETENTUAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADATRN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLISI SEKTOR (POLSEK) SYIAH KUALA BANDA ACEH) (Maularidha, 2015) ,

Baca Juga : TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DISELESAIKAN MELALUI PERADILAN ADAT (SUATU PENELITIAN DI ACEH BESAR) (Vania Adelina, 2017) ,

sifat deskriptif analisis yang mendekripsikan penerapan suatu norma hukum dalam masyarakat secara cermat, menyeluruh dan sistematis. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. data sekunder .diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara . hasil penelitian menunjukan bahwa pada tingkat penyidikan apabila terjadi perdamaian menurut hukum adat, maka proses penyidikan perkara dihentikan, pada tahap pra penuntutan dan penututan oleh kejaksaanpada dasarnya dapat dilakukan penghentian penyidikan melalui mekanisme deponiring yang merupakan kewenangan jaksa agung. hal tidak pernah dilakukan karena alasan tehnis dan proses yang panjang pada tingkat pemeriksaan pengadilan tidak dikenal penghentian peradian, hanya ada keputusan dibebaskan atau perdamaian hanya alasan yang meringankan hukuman. perdamaian dalam suatu peristiwa pidana pada dasarnya telah memulihkan suatu kondisi kepada keadaaan semula, tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan , seolah-olah peristiwa tidak pernah terjadi. disarankan kepolisian agar memberi pemahaman kepada pihak yang bersengketa yang menyangkut perkara-perkara sebagaimana diatur dalam pasal 12 qanun aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinanaan adat dan adat istiadat untuk terlebih dahulu melakukan penyelesaian perkara pidana pada peradilan adat gampong dan mukim sebelum menerima laporan atau pengaduan. kejaksaan dan pengadilan agar mempertimbangkan perkara yang telah diselesaikan secara damai melalui penradilan adat dan menganulir perdamaian dalam putusaanya, serta memperhatikan kehendak pihak dalam perdamaian dalam keputusannya. kata kunci : perdamaian dalam hukum

Tulisan yang relevan

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 470/PK/PDT/2014 TENTANG PENOLAKAN WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT (Andi Rionaldi, 2016) ,

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAANRNDI PASAR YANG DISELESAIKAN DI LUAR PENGADILANRN(SUATU PENELITIAN DI MAJELIS ADAT ACEH WILAYAH ACEH BESAR) (Uswatul Husna, 2014) ,

PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI PADA GAMPONG BLANG CUT, KECAMATAN LUENG BATA, BANDA ACEH) (Koeswandi, 2018) ,