|
| |
|
TIARA TAMA. TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK ATAS PENERBITAN NPWP SECARA JABATAN TERHADAP WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakRingkasan
laporan kerja praktik (lkp) ini dilakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mahasiswa diploma iii perpajakan fakultas ekonomi dan bisnis universitas syiah kuala yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan di kantor pelayanan pajak pratama banda aceh selama 2 (dua) bulan yang terhitung sejak 11 februari 2019 hingga 11 april 2019 dengan judul “tata cara pemeriksaan pajak atas penerbitan npwp secara jabatan terhadap wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama banda aceh”.
tujuan dari penulisan laporan kerja praktik (lkp) untuk mengetahui bagaimana tata cara dari pemeriksaan dari awal hingga hasil akhir atas penerbitan npwp secara jabatan yang memilik dampak atas penerbitan tersebut terhadap wajib pajak. pengumpulan data yang penulis lakukan dari pengangkatan judul tersebut yaitu dengan metode pengamatan (observation), dan wawancara (interview).
hasil akhir dari penulisan ini adalah penerbitan npwp secara jabatan yang dilakukan oleh fiskus pajak,
Baca Juga : PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH (ICHSAN ANDHIKA, 2018) ,
Baca Juga : TATA CARA PEMBERIAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDA ACEH (MUHAMMAD ZAKKI FUADY, 2014) , tas penerbitan npwp tersebut fiskus berhak melakukan pemeriksaan kembali pajak terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (skpkb) 5 (lima) tahun kebelakang sejak adanya perhitungan pajak terutang sebelum diterbitkan npwp. kemudian, selain menerbitkan npwp secara jabatan dan surat ketatapan pajak kurang bayar (skpkb) oleh fiskus berhak mencabut atau menghapuskan npwp secara jabatan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif dari data yang ditemukan atau dimiliki dari pemeriksaan oleh fiskus pajak. berdasarkan hasil penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa tata cara pemeriksaan pajak atas penerbitan npwp secara jabatan terhadap wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama banda aceh, telah dilaksanakan dengan baik dan profesional dimana pegawai pajak memiliki keahlian khusus dalam menangani pemeriksaan pajakdan telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 184/pmk/03/2015 tentang tata cara Tulisan yang relevan MEKANISME PELAPORAN SPT OLEH WAJIB PAJAK YANG DIKENAKAN PPH FINAL ATAS UMKM BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA ACEH BESAR (MUHAMMAD RAIHAN FEBRIAN, 2019) ,ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (SURVEI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAPAKTUAN 2012-2015) (KHAFIA MUTIA, 2016) , TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PAJAK KEPADA WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMABANDA ACEH (AYU ANGGRAINI, 2017) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |