Abstrak

Baca Juga : PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015 (Fadlun Riza, 2017) ,

Baca Juga : PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAHRNKARENA CACAT ADMINISTRASIRN( KAJIAN TERHADAP KEPUTUSAN KAKANWIL BPN PROVINSI ACEHRNNOMOR: 04/KEP-PBT/BPN.11/2013 DAN NOMOR 05/KEP-PBT/BPN.11/2013) (MILA HAYATI, 2015) ,

juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di aceh. terdapat tumpang tindih kewenangan dua lembaga negara dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan yaitu bpn sebagai lembaga pemerintah pusat dan dinas pertanahan aceh sebagai lembaga pemerintah daerah. penelitian dan pengkajian ini bertujuan mengetahui kewenangan dan kedudukan dinas pertanahan aceh dalam penyelesaian sengketa pertanahan pasca perpres nomor 23 tahun 2015. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara kualitatif. hasil penilitian menunjukkan bahwa dinas pertanahan aceh sebagai perangkat kerja pemerintah aceh memiliki kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di aceh. terdapat berbagai ketentuan perundangundangan yang mengatur kewenangan pemerintah aceh dibidang penyelesaian sengketa pertanahan. di sisi lain, kewenangan penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh dinas pertanahan aceh belum dinyatakan secara tegas sengketa apa saja yang merupakan kewenangan dinas pertanahan aceh dan mana yang merupakan kewenangan kanwil bpn aceh. kedudukan dinas pertanahan aceh memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di aceh. mengingat konflik-konflik pertanahan yang selama ini terjadi belum terselesaikan secara menyeluruh. lahirnya dinas pertanahan aceh sebagai perangkat daerah dapat mempermudah akses masyarakat dalam hal penyelesaian konflik tanah dan dapat meminimalisir konflik-konflik yang telah ada dan mencegah kemungkinan-kemungkinan konflik yang akan terjadi dikemudian hari. disarankan pemerintah pusat perlu mengeluarkan kebijakan untuk aceh dalam mempertegas kedudukan dan kewenangan dinas pertanahan aceh dalam penyelesaian sengketa pertanahan. bagi dpr aceh bersama gubernur aceh perlu mempercepat proses pengesahan draf qanun pertanahan aceh sebagai payung hukum yang kuat bagi dinas pertanahan aceh dalam penyelesaian sengketa pertanahan di aceh. dinas pertanahan aceh perlu mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam menjalankan kewenangannya dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang belum terselesaikan secara tuntas. kata kunci: dinas pertanahan aceh, penyelesaian sengketa pertanahan,

Tulisan yang relevan

RANCANG BANGUN APLIKASI MOBILE UNTUK PEMINJAMAN BARANG MENGGUNAKAN LAYANAN WEB (STUDI KASUS : KANTOR BPN KOTA LANGSA) (Reza Muttaqien, 2019) ,

PENGARUH LINGKUNGAN ORGANISASI, KOMPENSASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH (dannie gunawan, 2013) ,

SENGKETA PENGUASAAN LAHAN ANTARA PT. FAJAR BAIZURI & BROTHERS DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA (STUDI KASUS DI DESA COT MEE KECAMATAN TADU RAYA DAN DESA COT RAMBONG KECAMATAN KUALA PESISIR) (Irawati Adi Saputri, 2017) ,