Abstrak

Baca Juga : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR: 02/G/2015/PTUN-BNA TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Aslini, 2018) ,

Baca Juga : PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM KAITANNYA DENGAN NEGARA HUKUM DI INDONESIA (MUAMMAR IRVAN AULIA, 2020) ,

kannya undang-undang nomor 30 tahun 2014 dan undang-undang nomor 5 tahun 2014. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan beberapa pendapat para ahli serta menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dengan telah disahkannya uu ap telah melahirkan paradigma baru dalam penyelesaian sengketa kepegawaian setelah melalui upaya administratif berupa perubahan kewenangan/kompetensi absolut dari yang semula merupakan kewenangan pt tun menjadi kewenangan ptun ditinjau dari pembagian sistem hukum formil materil, undang-undang dalam perspektif ilmu hukum, dan asas preferensi hukum. kendala/ permasalahannya seperti akan lamanya proses berperkara yaitu pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. kemudian belum dibentuknya peraturan pelaksana dari ketentuan pasal 129 uu asn, akan terjadi pemeriksaan ganda terhadap sengketa kepegawaian dimaksud antara pt tun jakarta dengan ptun jakarta. upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti mahkamah agung mengeluarkan peraturan mahkamah agung untuk mengisi kekosongan hukum terhadap masalah tersebut, kemudian agar pemerintah segera membentuk peraturan pelaksana dari pasal 129 uu asn, serta pemerintah dan dpr melakukan revisi terhadap uu peratun agar disesuaikan kembali dengan uu ap sebagai hukum materil dari pengadilan tata usaha negara. kata kunci: wewenang, pengadilan tata usaha negara, sengketa kepegawaian,upaya administratif.

Tulisan yang relevan

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 61.K/TUN/2015 TENTANG PENETAPAN KOMISIONER KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA (Chairul Umam, 2016) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR: 7/G/LH/PTUN.BNA TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 522.51/ DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN ATAS NAMA PT KAMIRZU (MUHAJIR, 2020) ,

PENGUJIAN KEPUTUSAN DISKRESI YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (RAHMAD TOBRANI, 2018) ,