|
| |
|
ELIZA RAHAYU PRATAMA. KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PENGANGKATAN KEMBALI MALIK MAHMUD AL-HAYTAR SEBAGAI WALI NANGGROE PERIODE 2018-2023. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakAbstrak
eliza rahayu pratama, kewenangan dewan perwakilan
2019 rakyat aceh dalam
pengangkatan kembali malik
mahmud al-haytar sebagai wali
nanggroe periode 2018-2023
fakultas hukum universitas syiah kuala
(v) (pp56) (bibl,1)
dr.iskandar a gani, s.h., m.hum
pasal 70 ayat (1) qanun nomor 8 tahun 2012 menyebutkan pemilihan wali
nanggroe dilih secara musyawarah dan mufakat oleh komisi pemilihan wali
nanggroe(kpw). selanjutnya pasal 105 ayat (1) qanun nomor 8 tahun 2012
menyebutkan calon terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat di tetapkan sebagai
wali nanggroe dengan komisi pemilihan wali nanggroe. tetapi faktanya wali
nanggroe periode 2018-2023 tidak di pilih berdasarkan aturan qanun lembaga wali
nanggroe, alasan tidak dipilih dengan kpw karena unsurnya tidak cukup dan waktu
yang singkat sehingga tidak mungkin di bentuk komisi pemilihan wali nanggroe.
namun dalam pelaksanaanya dpra tetap melakukan pengukuhan malik mahmud
al-haytar tersebut, sehingga
Baca Juga : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT ACEH BARAT SELATAN TERHADAP PENETAPAN MALIK MAHMUD AL-HAYTAR SEBAGAI WALI NANGGROE ACEH (Muhammad Firdaus, 2017) ,
Baca Juga : MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGUKUHAN WALI NANGGROE (JUANDA SAPUTRA, 2020) , gukuhan ini memunculkan masalah. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan dpra dalam pengangkatan kembali malik mahmud al-haytar sebagai wn periode 2018-2023 dan ketentuan hukum yang mengatur pemilihan wn, dan solusi dpra dalam mengatasi pengukuhan malik mahmud al-haytar sebagai wali nanggroe. penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahapan yang bersumber dari kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan, buku, dan dokumen resmi. sedangkan penelitian lapangan memperoleh data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara langsung dengan informan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengukuhan kembali malik mahmud al-haytar tidak sesuai dengan prosedur yang ada di dalam qanun lembaga wn. dpra ngotot mengukuhkan malik mahmud al-haytar sebagai wn periode 2018-2023 untuk menghindari kekosongan hukum, karena masa jabatan malik mahmud sudah habis. pengukuhan malik mahmud tetap sah karena pasal 132 ayat (7) menyebutkan pengukuhan malik mahmud al-haytar dilaksanakan di rapat paripurna dpra. tetapi dapat di gugat dan dibatalkan bagi pihak yang berkepentingan . disarankan agar dpra tidak melanggar ketentuan hukum di dalam qanun nomor 8 tahun 2012 dan perubahannya qanun nomor 9 tahun 2013, dan tetap melaksanakan aturan nya dengan dpra membentuk tim koordinasi pengganti komisi pemilihan wali nanggroe yang bersifat sementara untuk memilih wali nanggroe periode Tulisan yang relevan KEWENANGAN PEMANGGILAN PAKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Suriadi, 2018) ,MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013 (Mauliza Effendi, 2017) , PRO KONTRA LEMBAGA WALI NANGGROE DAN POTENSINYA TERHADAP KONFLIK PERPECAHAN SUKU DI PROVINSI ACEH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ANTAR SUKU DAN PAGUYUBAN MAHASISWA DI PROVINSI ACEH (MUHAMMAD ARIS YUNANDAR, 2013) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |