MUTIARA MILA ZANOFA. ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN QANUN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019

Abstrak

Abstrak mutiara mila zanofa 2019 analisis yuridis perubahan qanun tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus fakultas hukum universitas syiah kuala (viii,52) pp., bibl., tbl. dr. m.nur, s.h., m.hum. pengelolaan dana otonomi khusus aceh oleh pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan aceh akan terwujud apabila sesuai dengan asas kemanfaatan. sudah ada 4 qanun yang mengatur tentang kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus. perubahan qanun ini bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. namun demikian, pengelolaan dana otonomi khusus belum memenuhi asas kemanfaatan dan belum mampu memberikan perubahan yang signifikan maupun dari pendidikan, pengetasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur provinsi aceh dan juga setiap kabupaten/kota. penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab

Baca Juga : ANALISIS PENGELOLAAN DANA TRANSFER OTONOMI KHUSUS PEMERINTAH ACEH MELALUI SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (MALKANIAR, 2017) ,

Baca Juga : PENGARUH TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH FUNGSI PENDIDIKAN PADA KABUPATEN/KOTA SE-ACEH (Fenny Osisca Efendy, 2016) ,

qanun ini mengalami beberapa kali perubahan juga pertimbangan hukum pada setiap perubahan qanun. dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal melalui dana otonomi khusus dalam metode penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif dan empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisa qanun, dan ditambah wawancara dengan dpra, bappeda, badan pengelolaan keuangan, dan akademisi. hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab qanun terus berubah karena pengelolaan dana otonomi khusus yang dikelola pemerintah aceh atau pemerintah kabupaten/kota belum mencapai hasil yang maksimal, dan pengawasan pada pengelolaan dana otonomi khusus ini belum berjalan dengan cukup baik sehingga program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil musrenbang. disarankan agar pemerintah aceh melaksanakan pengawasan yang maksimal baik secara langsung maupun tidak langsung, agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan program. upaya untuk mengatasi masalah ini pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebaiknya menyusun suatu rencana strategi untuk dapat meningkatkan manfaat yang maksimal dari dana otonomi khusus

Tulisan yang relevan

PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA (JEFRIE MAULANA, 2018) ,

PERANAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA TINGKAT SMP/MTS DI ACEH (SUATU PENELITIAN DI ACEH BESAR) (CUT RIZKY AURELLIA, 2020) ,

PRAKTIK POLITIK TRANSAKSIONAL PADA SISTEM DESENTRALISASI ASIMETRIS DI ACEH (STUDI ANALISIS 10 TAHUN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PERIODE 2008/2018) (MUHAMMAD SUHAIL G, 2019) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi