![](../images/header.jpg)
| |
Endy Ronaldi. KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SANKSI DI BAWAH SANKSI MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakAbstrak
tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang saat
ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk diberantas. upaya pencegahan tindak
pidana narkotika diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. merujuk pada dasar hukum tersebut, pelaku tindak pidana narkotika
diberikan sanksi hukuman yang berat. namun realitanya, berdasarkan putusan
pengadilan negeri sigli nomor 64/pid/2012/pn sigli, putusan pengadilan negeri
calang nomor 1/pid.sus/2016/pn cag. dan putusan pengadilan negeri calang no.
14/pid.sus/2016/pn cag, hakim memberikan putusan sanksi bagi pelaku di bawah
sanksi minimum.
tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengkaji dasar pertimbanganan
hakim dalam memutuskan perkara di bawah sanksi minimum berdasarkan undang-
undang narkotika. dan, mengkaji konsekuensi terhadap putusan dalam memutuskan
perkara di bawah sanksi minimum dalam undang-undang narkotika.
metode yang digunakan yaitu metode yuridis
Baca Juga : DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN KASUS NARKOTIKA
(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI ACEH) (FAKHRULLAH, 2014) ,
Baca Juga : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO RNNOMOR: 91/PID.SUS/2011/PN.PSO RNTENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Cut Rizky Febrina, 2015) , ormatif dan yuridis sosiologis. adapun data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. lokasi penelitian dilakukan pada pengadilan negeri sigli dan pengadilan negeri calang. guna mendapatkan data primer maka ditentukan responden dan informan dengan menggunakan teknik wawancara dan kemudian dianalisa secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan hakim dalam penetapan sanksi di bawah minimum pada tindak pidana narkotika sangat besar. putusan ditetapkan berdasaran keyakinan hakim dan bukti yang cukup. namun pertentangan putusan sanksi pidana di bawah minimum bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. hakim dalam memutuskan perkara dengan sanksi di bawah minimum merujuk pada ketentuan sema no. no. 4 tahun 2011 dan sema no. 3 tahun 2015, dimana pelaku atas itikad baik dan bekerjasama dengan peradilan pada proses persidangan diberikan kemudahan oleh hakim dengan memberikan sanksi pidana di bawah minimum. konsekuensi putusan yang memutuskan perkara di bawah sanksi minimum yaitu hakim tidak memperhatikan aspek dakwaan yang telah dituntuk oleh jaksa dan mengenyampingkan aspek legalitas. disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan perkara pidana narkotika dapat memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, agar putusan hakim tidak bertentangan dengan asas legalitas. disarankan kepada jaksa dapat menguraikan dakwaan secara lengkap atas pidana narkotika yang dilakukan pelaku sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan undang- undang. kata kunci: hakim, sanksi di bawah minimum, Tulisan yang relevan STATISTIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO TAHUN 2015-2017) (NURFAH NORA EFENDI, 2019) ,STATISTIK KRIMINAL TINDAK PIDANA NARKOTIKA TAHUN 2015-2018 WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GAYO LUES (Elli Putri Wahyu, 2019) , STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 96/PID.SUS/2016/PN.LSM TENTANG TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I (RITA MAULIDA, 2018) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |