|
| |
|
NADHIRA DARA LAJUNA. PROSEDUR PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS PADA BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakRingkasan
lkp merupakan tugas akhir bagi mahasiswa program studi diploma iii
akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas syiah kuala yang telah
menyelesaikan praktik kerja lapangan (pkl). pkl dilaksanakan pada bpma
selama dua bulan terhitung sejak tanggal 04 februari sampai dengan 04 april
2019. kegiatan pkl dilaksanakan untuk melengkapi penulisan lkp dalam rangka
penyelesaian studi guna memperoleh gelar ahli madya. lkp ini telah
diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, melakukan
wawancara dan observasi di bpma.
penulisan lkp ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur
pencairan dana perjalanan dinas pada bpma. pada saat melakukan
pertanggungjawaban perjalanan dinas, pelaksana surat perjalanan dinas (spd)
harus menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1) surat tugas; 2)
undangan resmi/email; 3) sppd; 4) rincian biaya perjalanan dinas; 5) tiket
pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan
Baca Juga : PROSEDUR PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS PADA BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH (NADHIRA DARA LAJUNA, 2019) ,
Baca Juga : PROSEDUR PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS PADA KANTOR KEJAKSAAN TINGGI ACEH (YASKUR RISQULLAH, 2017) , i pembayaran moda transportasi lainnya; 6) bukti pembayaran hotel/bill hotel; 7) daftar pengeluaran riil; 8) laporan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas; 9) exit permit; dan 10) passport. setelah semua dokumen lengkap, diterbitkanlah surat perintah pembayaran (spp), surat perintah membayar (spm), dan surat perintah pencairan dana (sp2d). prosedur pencairan dana perjalanan dinas pada bpma sudah sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 113/pmk.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap serta peraturan menteri keuangan nomor 32/pmk.02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019. namun, masih terdapat pelaksana spd yang terlambat mengumpulkan dokumen surat pertanggungjawaban (spj) perjalanan dinas yang seharusnya dijadwalkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan serta perhitungan uang harian untuk kegiatan perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 164/pmk.05/2015 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar Tulisan yang relevan PROSEDUR PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS AUDITOR PADA KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI ACEH (NOVI ARDIANI, 2018) ,PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH (Rita Zahara, 2014) , PROSEDUR PENCAIRAN DANA BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH ACEH (MUHAMMAD ZAHLON, 2020) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |