| |
T. HENDRA GUNAWAN. KEDUDUKAN SAKSI POLISI PENANGKAP DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakAbstrak
kejahatan narkoba di indonesia sudah sangat serius, indonesia saat ini
bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen tetapi juga menjadi tempat
pemasaran dari kejahatan narkoba. guna peningkatan upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana narkotika maka dikeluarkanlah undang-undang
nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. dalam putusan nomor 1531
k/pid.sus/2010 mahkamah agung pernah memutuskan bebas terdakwa tindak
pidana narkotika, yang bernama ket san. ket san dinyatakan tidak bersalah
dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. salah satu pertimbangan utama
mahkamah agung dalam putusannya adalah perihal kedudukan dua orang
polisi yang menangkap ket san yang kemudian juga hadir sebagai saksi
dipersidangan dengan demikian timbul permasalahan y ang perlu dikaji yaitu
bagaimanakah hubungan hukum antara tersangka dengan polisi penangkap? dan
bagaimanakah pembuktian kesaksian polisi penangkap dalam perkara tindak
pidana
Baca Juga : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (AGUNG HIDAYATULLAH, 2018) ,
Baca Juga : PEMENUHAN HAK REHABILITASI NARAPIDANA ANAK KASUS NARKOBA DI ACEH STUDI KASUS PADA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA LHOKNGA (Fepry Andiyani, 2017) , hgunaan narkoba? tujuan penulisan tesis ini untuk menjelaskan hubungan hukum antara tersangka dengan polisi penangkap dan bagaimana pembuktian kesaksian polisi penangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. penulisan tesis ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan, diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang- undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan lain- lain yang dilakukan melalui pengklasifikasian dan pencatatan yang rinci (dianggap lengkap), lalu dianalisis menggunakan metode interpretasi serta konstruksi hukum. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara polisi sebagai aparatur penegak hukum dengan kedudukannya sebagai saksi dalam perkara narkotika dapat dikatagorikan kedalam 2 (dua) kedudukan, pertama polisi sebagai aparatur penegak hukum sebagai profesinya dan polisi sebagai warga negara biasa. da lam hal dia menangkap sebagai penegak hukum sebagai profesinya, maka penangkapannya sah, namun dalam hal polisi penangkap sebagai saksi yang bersaksi dipersidangan makakesaksiannya tidak sah, karena terpengaruh dengan profesinya. dalam hal kesaksian yang diberikan oleh polisi sebagai aparatur penegak hukum tidak ada nilai pembuktian karena mengandung penilaian yang subjektif, dipengaruhi konflik kepentingan antara kedudukannya sebagai saksi dan profesinya sebagai penyidik. disarankan bagi instansi penegak hukum dalam hal ini kepala kepolisian republik indonesia untuk membuat peraturan kapolri untuk jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang dengan cara merevisi undang -undang khususnya undang-undang narkotika. mengingat sistem pembuktian di indonesia yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (pasal 183 kuhap) keterangan saksi yang berasal dari polisi penangkap saja dalam satu perkara pidana harus dihindari dengan cara membuat larangan dalam undang-undang narkotika dan atau kuhap. kata kunci : kedudukan saksi polisi penangkap, pemeriksaan perkara, penyalahgunaan Tulisan yang relevan TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DIADILI BUKAN DI TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA (LOCUS DELICTI) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Dian Astara, 2020) ,KEKUATAN ALAT BUKTI PERKARA ZINA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN QANUN HUKUM ACARA JINAYAT (ERHA ARI IRWANDA, 2019) , KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Saiful Anwar, 2017) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |