Abstrak

Baca Juga : TINDAK PIDANA PENCULIKAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (widyan khalis, 2016) ,

Baca Juga : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL) (KHAIRIL ANWAR R, 2019) ,

tian dan pengkajian bertujuan mengetahui dan menjelaskan unsur pembeda dalam tuntutan pidana, mengetahui dan menjelaskan unsur pembeda dalam putusan hakim, mengetahui dan menjelaskan kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan dan perkembangan hukum merek. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.bahan hukum maupun informasi penunjang lainnya yang telah terkumpul terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan menguraikan proposisi-proposisi hukum kemudian diinterpretasikan atau argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan tersebut. hasil penelitian menunjukkan bahwa unsurpembeda dalamtuntutan pidana terhadap terhadap rasyidin abdullah bin (alm) abdullah dan terhadap terdakwa h.razali muhammad bin (alm) muhammad adalah terletak pada rencana tuntutan (rentut) pidana. jaksa penuntut umum dalam perkara terdakwa rasyidin abdullah bin (alm) abdullah tidak diajukan rencana tuntutan (rentut) pidana kepada kepala kejaksaan tinggi aceh. sedangkan terhadap terdakwa h.razali muhammad bin (alm) muhammad jaksa penuntut umum telah mengajukan rencana tuntutan (rentut) pidana kepada kepala kejaksaan tinggi aceh. unsurpembeda dalamputusan hakim terhadap terdakwa h. razali muhammad bin (alm) muhammad terhadap terdakwa rasyidin abdullah bin (alm) abdullah adalah terletak pada pertimbangan hukum majelis hakim. putusan terhadap terdakwa h.razali muhammad bin (alm) muhammad dan terhadap terdakwa rasyidin abdullah bin (alm) abdullah belum menunjukkan adanya kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan dan perkembangan hukum merek itu sendiri, apabila dibandingkan dengan putusan pengadilan negeri bireuen nomor : 53/pid.sus/2015/pn-brn tanggal 9 september 2015. disarankan kepada aparat penegak hokum baik itu penyidik, jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang menangani perkara merek adalahy ang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang merek. dan terhadap majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana merek agar mencantumkan ketentuan kumulatif alternative yang tercantum dalam ketentuan pidana dalam undang-undang ri nomor 15 tahun 2001 tentangmerek. kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana, hukum,

Tulisan yang relevan

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ernifa, 2014) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO RNNOMOR: 91/PID.SUS/2011/PN.PSO RNTENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Cut Rizky Febrina, 2015) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR 651/PID.SUS/2015/PN STB TENTANG PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Ahmad Reza, 2016) ,