|
| |
|
aprianda ramadhani. TINDAK PIDANA MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014 |
|
AbstrakTindak memodifikasi adalah suatu tindakan merubah bentuk kendaraan menjadi tidak seperti standarnya, dalam pasal 277 undang-undang nomor 22 tahun 2009 menyebutkan setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah republik indonesia. membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). namun tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor masih terjadi.
tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor, penerapan pidana terhadap pelaku, dan hambatan-hambatan dalam penerapan pidana terhadap pelaku.
untuk memperoleh data
Baca Juga : TINDAK PIDANA MODIFIKASI RANGKA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT LALU LINTAS KOTA BANDA ACEH) (MUHARLI NAUFAL, 2016) ,
Baca Juga : TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA) (Agung Kurniawan B, 2016) , am penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, dan lain-lain, sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dengan mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor adalah faktor manusia, kendaraan, jalan, hobby, dan lingkungan.penerapan pidana bagi pelaku modifikasi dengan cara melakukan operasi rutin, peringatan, penindakan dan proses penilangan. hambatan–hambatan dalam penerapan pidana terhadap pelaku adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, terbatasnya aparat kepolisian, dan kurangnya koordinasi antara beberapa instansi yang terkait. disarankan kepada pihak kepolisian satlantas agar melakukan razia rutin guna menertibkan jalan raya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, mensosialisasikan aturan atau perundang-undangan yang berlaku, kepada setiap komunitas modifikasi agar mematuhi aturan yang sudah diatur dalam undang-undang no. 22 tahun Tulisan yang relevan TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI TEMPAT JASA CUCI KENDARAAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH) (Rizka Yunita, 2017) ,PEMETAAN DATA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDA ACEH BERBASIS WEB GIS (KHAIRUNNISA, 2020) , TINDAK PIDANA PENADAHAN DAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN OLEH HAKIM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) (Mutia Rahmina, 2018) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |