|
| |
|
SANDY ARIF DHAN. TINDAK PIDANA PENJUALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakAbstrak
sandy arif dhan,
2019
nurhafifah, s.h., m.hum.
pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyatakan bahwa ”setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dan disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dengan denda paling tinggi rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”, namun dalam prakteknya masih saja terdapat pelaku tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi diatas harga eceran tertinggi.
tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab para pelaku melakukan penjualan gas elpiji 3 kg diatas harga eceran tertinggi, untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan gas elpiji bersubsidi diatas harga eceran tertinggi serta untuk menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penjualan gas elpiji 3 kg diatas harga
Baca Juga : PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN ELPIJI TABUNG 3 KG (TEUKU M RIAN ADHARY, 2018) ,
Baca Juga : PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA) (HAIKAL MAULIDY, 2019) , eran tertinggi. metode yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan bahan bacaan terkait skripsi ini. penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan untuk mendapatkan data terkait tindak pidana penjualan gas elpiji. hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab para pelaku penjualan gas elpiji 3 kg bersubsidi adalah faktor ekonomi, karena adanya kesempatan serta tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku. penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak pertamina berupa memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua pihak, sanksi terberat yang dijatuhkan oleh pihak pertamina adalah pemutusan konrak kerja, dalam hal penanggulangan, pihak kepolisian melakukan tindakan yang bersifat preventif (pencegahan), memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat. disarankan kepada pihak kepolisian dalam usaha penanganan tindak pidana penjualan gas elpiji 3 kg bersubsidi memerlukan suatu tindakan yang bersifat preventif (pencegahan) dan tindakan kuratif yaitu tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana penjualan gas elpiji Tulisan yang relevan TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DIADILI BUKAN DI TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA (LOCUS DELICTI) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Dian Astara, 2020) ,PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI PADA PT PUPUK ISKANDAR MUDA ACEH – INDONESIA (SARAH FADHILAH, 2018) , TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (LATHIFAH KAMAL, 2017) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |