|
| |
|
ONI ALFIRA. PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakRingkasan
praktek kerja lapangan dilaksanakan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh, disubbag keuangan dan pengelolaan aset. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh bergerak dibidang pekerjaan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi, pengkoordinasi jalan nasional, dan bantuan teknis jalan kabupaten/kota. pekerjaan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan adalah salah satunya yang dikenakan pph pasal 4 ayat (2) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh ditetapkan sebagai pemotong pph pasal 4 ayat (2) atas pengadaan pekerjaan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, pengadaan ini sangat mempengarui untuk mendukung urusan pemerintah dan masyarakat aceh. subjek pph pasal 4 ayat (2) adalah rekanan atau wajib pajak yang menyediakan jasa konstruksi kepada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh dan wajib dipotong, disetor, dan dilapor oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh. dasar
Baca Juga : PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 4 AYAT (2) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH (AULIA RAHMI, 2017) ,
Baca Juga : TATA CARA PEMOTONGAN, PELAPORAN, PENYETORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA SERVICE PERALATAN KANTOR PADA KPA SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH (DICKY ARIEF MAULANA, 2020) , enaan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh adalah 100/110 dari nilai pembayaran atas pekerjaan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan. tarif yang digunakan sebesar 3% dikali dengan ppn. pemotongan pph pasal 4 ayat (2) menggunakan spm yang sifatnya langsungdipotong oleh rekanan melalui bpka. pph pasal 4 ayat (2) yang dipotong kemudian disetor oleh bendaharawan ke bank persepsi atau kantor pos dengan melampirkan e-billing. setelah dipotong dan disetor kemudian dilaporkan ke kpp paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan spt masa dengan melampirkan e-billing dan bukti penerimaan negara. tarif dan dpp yang dikenakan pada dinas pupr berdasarkan undang-undang no.42 tahun 2009.tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh bendahara berdasarkan keputusan menteri keuangan no. Tulisan yang relevan MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH (USNUL IQBAL, 2017) ,PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI PENATAAN PEKARANGAN GEDUNG KANTOR DI DINAS PETERNAKAN ACEH (AUFA ZAHIRAH, 2017) , PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN AC PADA KANTOR BPKP ACEH (ICHSAN R.ILYAS, 2020) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |