Abstrak

Baca Juga : PELANGGARAN HONORARIUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA BANDA ACEH (RACHMY KARINA, 2020) ,

Baca Juga : PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN (IRMA MULIA FITRI, 2019) ,

ak membuka kantor, kendala dan hambatan yang dihadapi oleh majelis pengawas daerah kepada notaris yang tidak membuka kantor serta akibat hukum terhadap notaris yang tidak membuka kantor penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris guna memperoleh data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori yang berkaitan dengan kewenangan mpd notaris. sedangkan untuk memperolah data primer dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai para responden dan informan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan mpd. hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah terhadap notaris yang tidak membuka kantor melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris, pada waktu pemeriksaan dilakukan notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari minuta akta, buku daftar akta atau reportorium, buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan, buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan, buku daftar protes, buku daftar wasiat dan buku daftar lain yang harus di simpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. kendala dan hambatan yang dihadapi oleh majelis pengawas daerah masih terbatasnya dana yang digunakan oleh pengawas daerah notaris kota banda aceh dan aceh timur untuk melakukan pengawasan, masih terbatasnya dana yang digunakan oleh pengawas daerah notaris kota banda aceh dan aceh timur untuk melakukan pengawasan, alamat yang tidak sesuai dengan alamat yang ada pada sekretariat majelis pengawas daerah, majelis pengawas daerah notaris tidak mempunyai kewenangan dalam menjatuhi sanksi yang tegas terhadap notaris yang tidak membuka kantor, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan kepada majelis pengawas terhadap notaris yang tidak membuka kantor, faktor intern sesama notaris dimana anggota majelis pengawas notaris dari unsur notaris yang merasa segan untuk memeriksa sesama notaris. akibat hukum bagi notaris yang tidak membuka kantor majelis pengawas daerah dapat merekomendasikan kepada majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas pusat untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang tidak membuka kantor. notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat; atau dan pemberhentian dengan tidak hormat. disarankan kepada majelis pengawas daerah agar lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang tidak membuka kantor, melakukan pemeriksaan dan pembinaan secara rutin kepada notaris supaya tidak ada notaris yang tidak membuka kantor dan notaris bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. hendaknya majelis pengawas notaris yang telah dibentuk dan diangkat sesuai dengan amanat undang-undang jabatan notaris merupakan pengawas yang memiliki pengetahuan dan mengerti tentang kenotariatan sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap notaris secara profesional dan menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan keikhlasan untuk mengawasi notaris sehingga nantinya notaris bisa memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjabat sebagai pejabat umum. kepada notaris agar dengan adanya pengawasan dari mpd hendaknya dapat menjadi seorang pejabat umum yang profesional dalam jabatannya khususnya pada saat memberikan informasi alamat kantor kepada majelis pengawas, suapaya di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kewenangan majelis pengawas daerah bisa menjatuhkan sanksi secara langsung kepada notaris yang melanggar kode etik notaris terutama bagi notaris yang tidak membuka kantor. kata kunci: kewenangan, majelis pengawas daerah, notaris. the effectivity of regional supervision committee in supervising toward unofficial approved-notary mariana* darmawan** suhaimi*** abstract the regulation on article 7 number 2 of 2014 about the amandement of no 3 of 2004 about public notary, it states that in 60 days since the oath of allegiances of the notary position, he/she is required to perform his/her real function, to take the oath of allegiances of the notary position to the ministry, organisation, and regional supervision committee, to convey the office address, the example of the signature, initial, and red stamp of the notary to the ministry and other officer. however, in the implementation, some of the unofficial approved-notaries are still found of breaking the notary code of ethics. this research aims to describe the law effect of the unofficial approved- notary, the supervision implementation conducted by the regional supervision committee in supervising the unofficial approved-notary, and the obstacles faced by the regional supervision committee to the unofficial approved-notary. this research uses empirical juridis method to attain secondary data through the library research by learning the law regulation, textual books, theories related to the authority of the notary regional supervision committee. while the primary data is obtained through field research by interviewing the respondents and the informant related to the regional supervision committee authority implementation. the result of the research shows that the supervision form conducted by the notary regional supervision committee toward the unofficial approved-notary by carrying out the meeting/council to examine toward the assumption of notary ethical code violation or the violation on the notary implementation, checking toward the notary protocol regularly once in a year if necessary, choosing the substitute notary by considering the idea of the relevant notary, appointing a notary who will act as the temporary holder who was appointed as state officer, receiving the society report related to the notary code of ethics violation assumption or the regulation violation in notary legislation position, making and conveying the report to the regional supervision committee. the obstacle faced by the regional supervision committee is the lack of budget used by banda aceh and aceh timur regional notary supervisor, and the inappropriate address on the regional supervision committee secretariat. the regional supervision committee does not have authority in giving punishment to the unofficial approved-notary, lack of social participation in reporting to the notary regional supervision committee the unofficial – approved notary. the internal factors among notary in which the supervisors feel reluctant to examine the other notaries. the law effect for the unofficial – approved notary is the regional supervision committee can recommend to the district and center supervision committee to force the unofficial – approved notary. it is suggested to the regional supervision notary to be fiercer in supervising the unofficial-approved notaries, doing supervision and training regularly to remove unofficial-approved notaries, and to support the notary to perform their duty and obligation appropriately based on the regulation. it is expected that the supervision notary committee who has been developed and promoted based on the notary function legislation instruction has enough knowledge and understand about the notary so that they can supervise the notary professionally and perform their duty well and sincerely to supervise the notary so that the notary will have high moral integrity in performing their duty as the public officer. it is also expected to the notary that the supervision conducted by the regional supervision committee can lead the notary to be a professional public officer especially in giving the address office information to the supervision committee. as a result it is expected that the legislation regulation authority of the regional supervision committee can provide direct punishment to the notary who breaks the notary ethical code especially for the unofficial-approved notary. keywords : authority, the regional supervision committe,

Tulisan yang relevan

PERAN KUALITAS PENGAWAS, PROGRAM PENGAWASAN DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA PENGAWAS SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KANTOR INSPEKTORAT ACEH BESAR (Fahmi Trisna, 2015) ,

KEWENANGAN ANTARA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DENGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIDIKAN ACEHRN(STUDI DI MPD DAN LPMP PROVINSI ACEH) (Mawardi, 2015) ,

MANAJEMEN PENGAWAS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIMEULUE (Sudirman, 2016) ,