|
| |
|
DESKI RAJUNI. PENANGANAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN 2018 YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PIDIE). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakAbstrak
deski rajuni, penanganan hukum terhadap anggota kepolisian
2018 yang melakukan tindak pidana penyalah gunaan
(suatu penelitian di wilayah hukum polres pidie)
fakultas hukum universitas syiah kuala
(v,60)., pp., bibl
(m.iqbal, s.h., m.h.)
pasal 6 dan pasal 7 perkapolri 14 tahun 2011 menyebutkan setiap anggota
polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan
martabat kepolisian republik indonesia. salah satu kewenangan kepolisian adalah
melaksanakan pemberantasan narkotika. namun kenyataannya masih terdapat
anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, hal tersebut
tentunya tidak sesuai dengan tugas kepolisian sebagai penegak hukum, melindungi
dan mengayomi masyarakat.
tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penanganan hukum terhadap
anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika,
menjelaskan faktor-faktor penghambat penanganan hukum terhadap anggota
kepolisian yang
Baca Juga : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT PIDIE) (zikra, 2016) ,
Baca Juga : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT ACEH TAMIANG) (MIRZA FOLENDA, 2018) , an penyalahgunaan narkotika, serta menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi dilakukan penelitian lapangan dan kepustakaan. penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, doktrin, jurnal hukum, dan peraturan undang-undang yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun informan. hasil dari penelitian lapangan didapatkan bahwa proses penanganan hukum dilakukan berdasarkan penanganan hukum meliputi sanksi pidana dan sanksi disiplin. faktor penghambatnya adalah modus yang dijalankan bervariasi dan terorganisir sehingga susah dalam proses penangkapannya. adapun upayanya yaitu kapolres pidie sebagai atasan menghukum (ankum) melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota kepolisian berupa check urine rutin dan bekerjasama dengan badan nasional narkotika provinsi (bnnp). disarankan kepada pihak kepolisian agar memberikan sanksi disiplin atau kode etik yang berat kepada anggotanya. membuka akses kepada masyarakat untuk melaporkan apabila ada dugaan penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi. melakukan koordinasi dengan stakeholder seperti memorandum of understanding (mou) dengan badan nasional narkotika Tulisan yang relevan PERANAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH KOTA TAKENGON (SUATU PENELITIAN DI POLRES ACEH TENGAH) (Daily Salfani, 2017) ,PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PIDIE) (RIVA RAININZA, 2019) , TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK SECARA MELAWAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MEUREUDU) (M IKHSAN MAULANA, 2020) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |