|
| |
|
AGUNG HIDAYATULLAH. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakAbstrak
agung hidayatullah,
2018
adi hermansyah, s.h., m.h.
surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. justice collaborator adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara pidana tertentu termasuk kasus narkotika. namun perlindungan justice collaborator untuk membongkar dugaan tindak pidana narkotika masih relatif rendah di indonesia.
tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaturan kedudukan saksi pelaku (justice collaborator) dalam tindak pidana narkotika di indonesia dan bentuk ideal perlindungan hukum saksi pelaku (justice collaborator) dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di indonesia.
untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (library research)
Baca Juga : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH) (TRIA HUMAIRA, 2016) ,
Baca Juga : KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGGULANGAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEULABOH) (Aris Munanzar, 2019) , dengan mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal-jurnal, teori-teori, artikel website, dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah justice collaborator dan pelanggaran undang-undang narkotika. hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan justice collaborator dalam tindak pidana narkotika di indonesia yaitu ia beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara dan yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, telah mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. model ideal perlindungan hukum justice collaborator dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di indonesia yaitu dapat menerapkan baik model hak-hak prosedural, model pelayanan, model persuasif, model perlindungan komprehensif, model penjatuhan pidana bersyarat, atau model perlindungan melalui teleconference. disarankan model ideal perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di indonesia pada masa mendatang hendaknya berorientasi pada model yang beorientasi pada penjatuhan pidana bersyarat dan perlindungan komprehensif dan lpsk memiliki kewenangan yang diperluas atau lembaga baru bersifat mandiri dan independen yang mengatur secara khusus tentang justice Tulisan yang relevan STATISTIK KRIMINAL TINDAK PIDANA NARKOTIKA TAHUN 2015-2018 WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GAYO LUES (Elli Putri Wahyu, 2019) ,TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL PEREDARAN NARKOTIKA (TEUKU FADLAN ASYURA, 2020) , PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) (BAKHTIAR, 2018) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |