Abstrak

Baca Juga : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU ELEKTRONIK TELKOMSELFLASH (NURHAFNI, 2018) ,

Baca Juga : PERLINDUNGAN HUKUM SERTA TANGGUNG JAWAB BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG SECARA E-COMMERCE (Desy Ary Setyawati, 2017) ,

atis ini, fair use quota yang tersisa (jika ada) menjadi tidak berlaku lagi atau hangus dan karenanya tidak ada akumulasi atau fair use quota yang tersisa”. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian penggunaan klausula baku perjanjian elektronik telkomsel dengan asas dan norma hukum perlindungan konsumen, menjelaskan dan mendeskripsikan kesesuaian norma hukum perlindungan konsumen, serta mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terkait penggunaan klausula baku dalam kontrak elektronik telkomsel. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan teori-teori serta asas-asas hukum guna untuk menjawab semua permasahan. hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian penggunaan jasa telekomunikasi telepon seluler ini dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang telah disediakan pihak penyelenggara jasa dalam hal ini pt telekomunikasi indonesia tbk dengan mengeluarkan regulasinya sendiri seperti yang dilansir pada syarat dan ketentuan yang tercantum pada web pt telekomunikasi indonesia tbk, namun demikian adanya penerapan klausul baku dalam pelaksanaannya cenderung membawa kerugian bagi pengguna jasa (konsumen), dimana umumnya pengguna jasa (konsumen) terikat dengan klausul baku dimaksud pada saat perjanjian tersebut ditandatangani. adapun upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam pelaksanaan perjanjian berlangganan jasa layanan paket telkomselflash dalam hal ini yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, merupakan suatu perbuatan yang dapat dituntut atas penggantian suatu kerugian yang dalam hal ini adalah dilakukan oleh penjual, pembeli dapat mengajukan ganti kerugiannya kepada pengadilan untuk mendapatkan perlindungannya sebagai konsumen. disarankan perlu diberlakukannya peraturan tersendiri yang lebih khusus mengatur mengenai perjanjian baku elektronik dengan melibatkan peran aktif masyarakat sehingga dapat terjadi proses demokratisasi melalui teknologi informasi elektronik agar masyarakat mengerti akan hak-haknya sehingga tidak dirugikan dengan perkembangan teknologi di bidang elektronik khususnya, disarankan sistem pengaturan mengenai bentuk klausula baku perlu dipertegas, serta apabila terjadi sengketa konsumen, hendaklah diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya, sehingga apabila ada sengketa konsumen tidak malas untuk mengajukan gugatan dan tuntutannya kepada pengadilan ataupun instansi yang berwenang untuk itu yaitu badan penyelesaian sengketa konsumen. kata kunci : perlindungan konsumen, perjanjian baku,

Tulisan yang relevan

PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH CONSUMERS INTERNATIONAL TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAYANAN JASA PENERBANGAN (STUDI KASUS TENTANG PENGUSIRAN SECARA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH MASKAPAI UNITED AIRLINE TERHADAP DOKTER DAVID DAO) (UMMUL FATIMAH, 2019) ,

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUKU DI TOKO BUKU (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Muhammad Marafwansyah, 2014) ,

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PADA PERJANJIAN BAKU JASA TELEPON SELULER KATRU HALO PT TELKOMSEL (DERYAN, 2018) ,