WIDIYA FITRIANDA. PENGALIHAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU MELALUI PEWARISAN (STUDI PADA LAGU-LAGU ACEH). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018

Abstrak

Abstrak widiya fitrianda, pengalihan hak ekonomi pencipta lagu melalui pewarisan (studi pada lagu-lagu aceh) fakultas hukum universitas syiah kuala (vi, 91), pp., bibl., app. dr. sri walny rahayu, s.h., m.hum. berdasarkan pasal 499 jo. pasal 503 kuh perdata hak cipta dapat dikuasai sebagaimana hak milik oleh pencipta bahkan dapat diwariskan dan dijaminkan. hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat (2) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (uuhc tahun 2014) dan pasal 528 jo. pasal 584 kuh perdata. ketentuan lain ditemukan dalam pasal 171 huruf d kompilasi hukum islam (khi) yang menyatakan bahwa tirkah berupa harta benda maupun hak-hak. namun dalam praktiknya, ditemukan ahli waris pencipta lagu-lagu aceh belum mendapatkan hak ekonomi dari penggunaan secara komersial sebagaimana diatur oleh pasal 16 ayat (2) uuhc tahun 2014. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum kepada ahli waris terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta

Baca Juga : LAGU TAWAR SEDENGE DI KABUPATEN ACEH TENGAH (IIN NOVITASARI, 2015) ,

Baca Juga : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU OLEH PENGUSAHA TEMPAT KARAOKE DI KOTA BANDA ACEH (CUT NANDA RISMA PUTRI, 2016) ,

gu aceh melalui pewarisan menurut uuhc tahun 2014, kuh perdata, dan hukum islam serta hambatan pelaksanaan pengalihan hak ekonomi pencipta lagu aceh melalui pewarisan. jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis dan pendekatan perbandingan. data penelitian yuridis normatif berupa data kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan didukung oleh data primer di lapangan. data primer digunakan sebagai ilmu bantu sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif. hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris oleh uuhc tahun 2014, kuh perdata, dan hukum islam sudah sangat baik, bahkan ketiga aturan ini saling menguatkan dalam memberikan perlindungan. uuhc tahun 2014 mensyaratkan untuk memperoleh perlindungan karya cipta harus dicatatkan, namun pencatatan itu bersifat fakultatif sesuai dengan konvensi bern tahun 1886 yang memberikan perindungan hak cipta secara automatic protection. kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta yang dilakukan oleh kanwil kemenkumhan aceh. ketentuan lainnya yaitu pelanggaran hak cipta bersifat delik aduan. aturan ini menyebabkan penegakan hukum hak cipta dari ahli waris menjadi tidak optimal karena selayaknya pencipta selama hidupnya memiliki kesadaran untuk mencatatkan hak ciptanya dalam hal ini lagu-lagu aceh di ditjen hki. hambatannya adalah ahli waris kurang memahami tentang hak cipta dalam hal ini lagu-lagu aceh yang merupakan benda tidak bertubuh yang dapat dikuasai, anggapan masyarakat termasuk ahli waris terhadap hak cipta sebagai hak umum, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum hak cipta kepada ahli waris. disarankan kepada ahli waris untuk lebih proaktif dalam melindungi hak ekonominya. disarankan kepada pejabat ppns-hki dan penyidik polri untuk terus memberikan perlindungan hak cipta melalui sosialisasi dan edukasi bagi pencipta, ahli waris, dan pengguna lagu-lagu aceh serta mengadakan program dan pelatihan bagi pengembangan kemampuan dan keterampilan pejabat ppns-hki dan penyidik

Tulisan yang relevan

ANALISIS PELANGGARAN HAK MORAL PENCIPTA ATAS LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DENGAN PERUBAHAN TANPA IZIN PENCIPTA (Sri Maulina, 2016) ,

POLA PERSAJAKAN DALAM LIRIK LAGU LIZA AULIA (Rizki Yuniar, 2018) ,

ANALISIS GAYA BAHASA LIRIK LAGU GAYO RNDALAM ALBUM SAKDIAH (Adham Lisa Putra, 2014) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi