Abstrak

Baca Juga : EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA FARAID DI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO (M. Syukri, 2018) ,

Baca Juga : PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH (HALFI FADILLA, 2019) ,

pihak yang berdamai. faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya putusan perdamaian oleh para pihak serta upaya hukum yang dilakukan untuk penanggulangannya. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah referensi buku dan peraturan perundang-undangan. sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian perdamaian yang dilakukan dihadapan hakim tidak memiliki kekuatan eksekusi., akta perdamaian tersebut tidak bisa dieksekusi secara suka rela karena menyangkut dengan pihak ketiga (kpknl). adapun faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya putusan perdamaian tersebut adalah karena terjadi perubahan sistem pelelangan barang rampasan negara, lamanya menunggu surat izin untuk mengadakan lelang dari pihak kpknl dan penggugat tidak melakukan penawaran dengan nilai tinggi. upaya hukum yang dilakukan untuk penanggulangannya adalah pihak penggugat segera melakukan permohonan kepada pihak pengadilan untuk dilakukan eksekusi. disarankan kepada hakim dalam menguatkan kesepakatan perdamaian dapat lebih memperhatikan isi dari kesepakatan perdamaian, membuat akta perdamaian yang konkret dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, memberikan saran yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. pihak yang bersengketa dalam membuat isi perjanjian perdamaian harus memuat batas waktu pelaksanaan eksekusi dan melakukan permohonan eksekusi apabila tergugat tidak menaati isi akta

Tulisan yang relevan

KEBERADAAN PUTUSAN PERDAMAIAN MENURUT HUKUM ADAT DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANARN(SUATU PENELITIAN DI ACEH BESAR) (Iskandar, 2014) ,

IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (SITI MAISARAH, 2019) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR: 366/PDT.G/2012/PT.DKI TENTANG RNPERBUATAN MELAWAN HUKUM (Diana Putri Trisna, 2015) ,